wartapedia.co.id, SAMARINDA — Menurunnya penerimaan dari Dana Bagi Hasil (DBH) membuat keuangan daerah Kalimantan Timur mulai tertekan. Tren penurunan yang terjadi dalam dua tahun terakhir memicu keprihatinan DPRD Kaltim. Mereka mendesak pemerintah provinsi untuk tidak bergantung pada sumber pendapatan konvensional seperti pertambangan, dan segera mencari opsi pendapatan lain yang lebih berkelanjutan.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menilai saat ini saat yang tepat bagi daerah untuk melakukan transformasi fiskal. Salah satu caranya dengan mengoptimalkan sektor-sektor ekonomi alternatif seperti pertanian, perikanan, pariwisata, serta mendorong penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
“Kondisi keuangan kita mulai melemah, terutama karena DBH turun cukup signifikan. Ini peringatan bahwa kita tidak bisa terus bergantung pada sektor ekstraktif,” ujar Sabaruddin.
Ia menambahkan, penurunan DBH dari sektor minerba juga disebabkan oleh regulasi baru terkait pajak dan kewenangan pusat, seperti penerapan opsen pajak kendaraan bermotor. Menurutnya, kondisi ini bukan hanya berdampak pada proyeksi APBD 2026, tapi juga dapat mengganggu pembiayaan program-program prioritas.
“Kalau tidak segera diantisipasi, kita bisa kekurangan ruang fiskal untuk membiayai kebutuhan dasar, terutama pembangunan infrastruktur dan layanan publik,” imbuhnya.
Komisi II DPRD Kaltim mendorong pemerintah provinsi untuk menyusun strategi diversifikasi ekonomi secara serius dan terarah. Termasuk di antaranya mendorong pengembangan kawasan ekonomi baru di luar sektor tambang, pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan, serta penguatan sektor hilirisasi berbasis sumber daya lokal.
“Daerah kita kaya, bukan cuma batubara. Tapi selama ini belum digarap maksimal. Sekarang saatnya kita ubah arah kebijakan agar ekonomi Kaltim tidak rapuh,” tegas politisi dari Dapil Kukar tersebut.
DPRD juga mendorong Pemprov untuk memperbaiki manajemen pendapatan asli daerah (PAD) dengan memaksimalkan retribusi dan pajak daerah yang ada, serta memastikan digitalisasi sistem perpajakan berjalan efektif.
“Kita berharap OPD teknis segera duduk bersama dengan DPRD agar bisa disusun langkah konkret. Jangan sampai penurunan pendapatan membuat program prioritas justru terabaikan,” tutupnya. (W/ADV/SR).
