wartapedia.co.id, SAMARINDA – Fraksi PKS DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mengingatkan Pemerintah Provinsi Kaltim agar tidak terlena dengan capaian pendapatan daerah yang menembus Rp22,08 triliun pada 2024. Di balik angka tersebut, tersimpan ancaman serius: ketergantungan fiskal yang masih dominan pada sektor ekstraktif seperti tambang dan migas.
“Capaian pendapatan memang patut diapresiasi, tapi jika sumbernya masih didominasi sektor tak terbarukan, ini bukan prestasi yang bisa kita andalkan dalam jangka panjang,” ujar Juru Bicara Fraksi PKS, Subandi, dalam Rapat Paripurna ke-19 DPRD Kaltim, Selasa (17/6/2025) lalu.
Rapat ini digelar di Gedung B DPRD Kaltim dan dipimpin Ketua DPRD Hasanuddin Mas’ud, didampingi para wakil ketua, serta dihadiri Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan 39 anggota dewan lainnya.
Menurut Subandi, ketergantungan yang berlebihan terhadap tambang dan migas membuat struktur pendapatan daerah rapuh terhadap fluktuasi pasar global. Karena itu, Fraksi PKS mendorong strategi diversifikasi ekonomi yang memperkuat basis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor-sektor yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
“Ekonomi kreatif, pariwisata, UMKM, serta sektor jasa dan pertanian modern harus mulai didorong sebagai tulang punggung PAD. Ini juga lebih mampu menyerap tenaga kerja lokal,” jelasnya.
Fraksi PKS juga meminta agar pemungutan pajak dan retribusi daerah ditingkatkan efisiensinya. Selain itu, aset-aset milik pemerintah daerah dinilai belum dioptimalkan secara maksimal sebagai sumber pendapatan.
“Pemerintah harus membenahi tata kelola aset dan memastikan seluruh potensi PAD digali dengan pendekatan yang sehat, bukan yang eksploitatif,” tegas Subandi.
Meski mengakui adanya progres dalam pengelolaan penerimaan, PKS menegaskan bahwa pencapaian tahun ini seharusnya menjadi pijakan untuk reformasi fiskal yang lebih fundamental.
“Keberlanjutan fiskal tidak bisa dicapai hanya dengan mengejar target tahunan. Yang dibutuhkan adalah transformasi struktur ekonomi daerah,” pungkasnya. (W/ADV/SR)





