wartapedia.co.id, SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Damayanti, menyoroti lemahnya edukasi reproduksi di kalangan remaja sebagai faktor utama tingginya angka pernikahan usia dini di sejumlah daerah.
Berdasarkan data Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, tercatat sebanyak 288 anak di bawah usia 19 tahun menikah di tahun ini, dengan kasus tertinggi terjadi di Kota Balikpapan.
Damayanti mengungkapkan, pernikahan prematur kerap berdampak pada stunting, kekerasan dalam rumah tangga, hingga ketidaksiapan psikologis menjadi orang tua. Ia menilai, minimnya pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi menjadi akar persoalan.
“Sekolah seharusnya menjadi ruang aman bagi anak-anak untuk mendapat edukasi tentang fungsi reproduksi dan tanggung jawabnya, tapi selama ini belum menjadi prioritas,” ujarnya, Rabu (23/7/2025).
Ia pun mempertanyakan efektivitas kinerja KPAD. Meski lembaga tersebut mengelola anggaran hingga setengah miliar rupiah per tahun, Damayanti menilai respons mereka terhadap kasus-kasus anak masih jauh dari harapan.
“KPAD ini seperti antara ada dan tiada. Justru yang aktif menangani isu anak adalah TRC PPA yang dipimpin Bu Rina Zainum,” ujarnya, membandingkan peran KPAD dengan Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak Kaltim yang dinilai lebih sigap.
Menurutnya, besar anggaran bukan jaminan jika tidak dibarengi dengan pembangunan kapasitas kelembagaan dan strategi kerja yang jelas. Ia mendesak KPAD melakukan evaluasi internal dan memperkuat sinergi lintas sektor.
“KPAD jangan jalan sendiri. Harus ada kolaborasi konkret, khususnya dengan Dinas Pendidikan, untuk menyusun program edukasi reproduksi di sekolah,” tegasnya.
Damayanti berharap ke depan KPAD lebih tanggap terhadap dinamika perlindungan anak. “Kita ingin kehadiran KPAD benar-benar terasa, bukan hanya sekadar lembaga administratif,” tutupnya. (W/ADV/SR).





