wartapedia.co.id, Tenggarong – Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) 2026 memasuki tahapan akhir setelah nota keuangan yang diajukan pemerintah daerah disetujui DPRD dengan sejumlah catatan dari masing-masing fraksi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengatakan tahapan selanjutnya yakni rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kukar yang kemudian dilanjutkan dengan kesepakatan bersama.
Hal tersebut disampaikan Sunggono usai mengikuti rapat paripurna DPRD Kukar di Tenggarong, Selasa (29/9/2026).
“Yang pertama, kita bersyukur bahwa hari ini pembahasan Perubahan APBD 2026 sudah memasuki tahapan akhir. Setelah ini tahapan berikutnya adalah rapat Banggar, kemudian dilanjutkan dengan kesepakatan,” kata Sunggono.
Menurutnya, pemerintah daerah telah memberikan penjelasan atas sejumlah catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD dalam pembahasan Perubahan APBD 2026.
“Nota keuangan yang kita ajukan disetujui dengan membawa sejumlah catatan dari masing-masing fraksi. Penjelasan atas catatan-catatan tersebut tadi juga sudah saya bacakan,” ujarnya.
Salah satu catatan yang kembali menjadi perhatian DPRD berkaitan dengan pinjaman Pemerintah Kabupaten Kukar kepada Bankaltimtara.
Sunggono menjelaskan, pemerintah daerah menilai pinjaman jangka pendek tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Pinjaman digunakan untuk menutupi kebutuhan arus kas pemerintah daerah ketika terjadi ketidakcukupan kas pada awal tahun.
“Catatan yang berulang di antaranya adalah masalah pinjaman kita ke Bankaltimtara. Tadi juga sudah saya sampaikan, sebagaimana dalam pidato Bupati, bahwa pinjaman tersebut insyaallah sudah memenuhi kaidah-kaidah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.
Ia mengatakan, pinjaman jangka pendek diperbolehkan sepanjang dilakukan dan diselesaikan pada tahun anggaran yang sama serta digunakan untuk menutup kebutuhan arus kas.
“Beberapa kali juga saya bacakan tanggapan pemerintah yang menjelaskan bahwa pinjaman jangka pendek memang diperbolehkan sepanjang dipinjam pada tahun yang bersangkutan, dibayar pada tahun yang bersangkutan, dan digunakan untuk menutupi arus kas atau cash flow,” ungkapnya.
Menurut Sunggono, kondisi tersebut terjadi pada awal 2026 ketika arus kas daerah belum mencukupi untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga.
“Yang terjadi pada 2026 ini adalah pada awal tahun arus kas kita tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga,” katanya.
Ia menambahkan, pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga merupakan belanja wajib yang harus diselesaikan pemerintah daerah.
“Tadi juga saya sampaikan dalam pandangan pemerintah bahwa kewajiban penyelesaian pembayaran kepada pihak ketiga merupakan belanja wajib, sama seperti belanja wajib lainnya yang mengikat,” ujarnya.
Sunggono mengatakan pemerintah daerah telah melakukan konsultasi dengan sejumlah pihak terkait ketentuan pinjaman tersebut, di antaranya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Keuangan, serta Bankaltimtara.
“Kalau saya sendiri, karena ikut masuk dalam proses tersebut, kita sudah berkonsultasi ke OJK. Saya juga sudah beberapa kali ke Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Keuangan, dan tentu ke Bankaltimtara,” jelasnya.
Selain persoalan pinjaman, pemerintah daerah juga melakukan penyesuaian terhadap perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang menjadi bagian dalam pembahasan Perubahan APBD 2026.
Sunggono menjelaskan, perhitungan SiLPA sebelumnya disusun berdasarkan asumsi dan perkiraan anggaran yang tersisa pada tahun sebelumnya. Namun, setelah dilakukan penyesuaian, terdapat belanja yang tidak semestinya dimasukkan dalam perhitungan tersebut.
“SiLPA itu direncanakan berdasarkan asumsi-asumsi tahun sebelumnya. Ternyata, di antara SiLPA yang kita masukkan dan perkiraan anggaran yang tersisa pada tahun lalu, terdapat belanja yang seharusnya tidak masuk dalam perhitungan tersebut,” katanya.
Ia mencontohkan, perkiraan awal anggaran yang tersisa sekitar Rp500 miliar kemudian harus disesuaikan menjadi kurang lebih Rp389 miliar. Selisih sekitar Rp115 miliar perlu kembali dianggarkan.
“Sehingga perkiraannya yang semula sekitar Rp500 miliar menjadi kurang lebih Rp389 miliar. Sisanya sekitar Rp115 miliar itu harus kami anggarkan kembali,” pungkasnya. (W/ADV/S)





