wartapedia.co.id, SAMARINDA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menilai peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum optimal sebagai penyokong Pendapatan Asli Daerah (PAD). Padahal, lembaga bisnis milik pemerintah daerah itu semestinya menjadi garda depan dalam mengurangi ketergantungan pada sektor migas dan batu bara.
Penegasan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PKS, Subandi, dalam Rapat Paripurna ke-19 DPRD Kaltim, Selasa (17/6/2025) lalu. Dengan agenda rapat membahas pandangan fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
“BUMD seharusnya menjadi lokomotif utama menciptakan sumber pendapatan alternatif yang berkelanjutan. Sayangnya, realisasinya belum tampak. Kontribusi mereka terhadap PAD masih sangat minim,” kata Subandi.
Ia menyoroti bahwa selama ini BUMD di Kaltim belum menunjukkan kinerja yang berdampak signifikan. Banyak yang belum mampu menyetor dividen memadai maupun menghadirkan efek berganda bagi perekonomian lokal.
Menurutnya, tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap sektor ekstraktif sangat berisiko dalam jangka panjang. Oleh karena itu, keberadaan BUMD dinilai strategis untuk membuka ruang diversifikasi ekonomi, termasuk di sektor produktif non-migas.
Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud dan dihadiri para wakil ketua serta 39 legislator lainnya. Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud juga hadir mewakili eksekutif dalam rapat tersebut. (W/ADV/SR).
