wartapedia.co.id, Penajam – Persoalan tata kelola perkebunan sawit rakyat kembali mendapat sorotan dari Wakil Ketua I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor. Menurutnya, potensi sawit di sejumlah wilayah PPU sebenarnya sangat besar, namun belum mampu memberikan dampak ekonomi optimal bagi masyarakat karena petani tidak terorganisir dan minim pendampingan dari pemerintah.
Dalam penjelasannya, Syahrudin mengungkapkan bahwa beberapa kawasan di PPU memiliki karakteristik lahan yang mendukung pengembangan sawit, terutama pada wilayah dataran yang tidak bersinggungan dengan area persawahan maupun kawasan pangan. Namun besarnya potensi tersebut tidak diikuti dengan tata kelola yang memadai.
“Ada wilayah-wilayah yang potensinya memang besar, terutama daerah daratan ke atas. Itu cukup cocok untuk sawit,” ujarnya.
Ia menilai bahwa kendala paling mendasar bukan pada komoditas sawit itu sendiri, melainkan pada ketiadaan struktur organisasi petani yang rapi. Banyak petani sawit mandiri yang bekerja tanpa kelompok, tanpa akses pendataan, tanpa rekomendasi teknis, hingga tanpa jaminan penyerapan produksi yang stabil di pabrik kelapa sawit (PKS).
Padahal, lanjut Syahrudin, pengelolaan berbasis kelompok telah lama menjadi standar dalam pembinaan pertanian dan perkebunan. Melalui kelompok, petani dapat menerima bantuan pemerintah, akses pelatihan, penguatan bibit, hingga jaminan kemitraan yang lebih adil.
“Nah, masalahnya kelompok-kelompok petani sawit ini tidak terkelola dengan baik. Seandainya mereka diorganisir seperti kelompok tani, tentu bisa diarahkan dan dibantu oleh pemerintah pusat,” tegasnya. (W/ADV/SR)
