wartapedia.co.id, SAMARINDA – Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin, menyoroti lemahnya sistem tata kelola risiko bencana di wilayah Kutai Kartanegara (Kukar), terutama di kawasan Hulu dan dataran rawa. Ia menilai penanganan banjir selama ini masih bersifat darurat dan belum beranjak pada pendekatan pencegahan jangka panjang.
“Kita selama ini masih sibuk dengan penanganan pascabanjir, bukan meminimalkan risiko sebelum bencana terjadi. Padahal yang kita hadapi ini bukan bencana tahunan, tapi pola risiko yang berulang,” kata Salehuddin, Senin (23/6/2025).
Sebagai legislator yang berasal dari dapil Kukar, Salehuddin menyebut bahwa sebagian besar kecamatan di wilayah Hulu memiliki karakter geografis rentan, seperti rawa, sungai kecil, dan lereng tanah labil. Karena itu, menurutnya, penanganan tidak bisa seragam seperti di wilayah dataran tinggi atau perkotaan.
Ia menekankan perlunya kebijakan berbasis data dan pemetaan risiko yang lebih rinci, agar setiap daerah bisa punya rencana kontinjensi sendiri. “Kita butuh pendekatan berbasis risiko, bukan copy-paste program penanganan darurat yang sama untuk semua kecamatan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mendorong integrasi antara dokumen perencanaan daerah dengan peta risiko bencana. Sinkronisasi antara Pemkab Kukar dan Pemprov Kaltim, menurutnya, penting agar program kebencanaan tidak tumpang tindih atau malah saling tunggu.
“Kita perlu sistem yang jelas: siapa bertugas di tahap mitigasi, siapa di tahap respons, dan bagaimana monitoringnya. Ini bukan hanya soal drainase atau logistik, tapi soal membangun resiliensi masyarakat,” tambahnya.
Salehuddin juga mengingatkan pentingnya menyusun protokol darurat untuk sektor vital seperti transportasi, pendidikan, dan layanan publik, terutama saat bencana terjadi di bulan Ramadan atau musim penghujan ekstrem.
“Kita perlu simulasi, bukan hanya surat edaran. Jalur evakuasi, sekolah siaga bencana, dan kesiapan dinas-dinas harus teruji secara rutin, bukan dadakan,” pungkasnya. (W/ADV/SR).
