wartapedia.co.id, SAMARINDA – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry, menekankan pentingnya profesionalisme dalam menjalankan fungsi legislatif, di tengah kenyataan bahwa latar belakang pendidikan dan pengalaman para wakil rakyat sangat beragam. Ia mengingatkan bahwa keberagaman ini menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan DPRD yang efektif dan kredibel.
“Fungsi DPRD itu tiga: pengawasan, legislasi, dan penganggaran. Semua penting. Tapi bagaimana menjalankannya secara maksimal, tentu dipengaruhi oleh siapa yang duduk di kursi dewan,” ujar Sarkowi, Kamis (19/6/2025).
Politisi Partai Golkar itu mengakui bahwa tidak semua anggota dewan memiliki bekal yang sama dalam memahami kebijakan publik, hukum, atau sistem anggaran. Ada yang berpengalaman, ada pula yang baru pertama kali duduk di legislatif, bahkan dengan latar pendidikan minimal.
“Kita realistis saja. Ada anggota yang lulusan SMA, ada yang sarjana hukum, ada yang baru di dunia politik. Jadi ya, kemampuan menjalankan tugas pun berbeda-beda. Ini kenyataan yang harus kita hadapi,” jelasnya.
Namun demikian, menurut Sarkowi, keberagaman tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan standar etik dan tanggung jawab kelembagaan. DPRD tetap bekerja dalam koridor hukum yang ketat, mulai dari Undang-Undang hingga tata tertib internal.
Ia menegaskan bahwa untuk menjaga marwah kelembagaan, DPRD memiliki Badan Kehormatan (BK) yang bertugas menegakkan kode etik dan menindak pelanggaran, termasuk laporan masyarakat.
“Kalau ada anggota DPRD yang dilaporkan atau dianggap melanggar aturan, kita punya mekanisme di Badan Kehormatan. Misalnya, sekarang ini ada dua anggota yang sedang diproses karena insiden dalam rapat dengar pendapat,” ungkapnya.
Ia merujuk pada kasus dugaan pengusiran pengacara dalam forum rapat bersama Komisi IV dan pegawai RS Haji Darjat, yang melibatkan dua anggota DPRD, Darlis Pattalongi dan Andi Satya Adi Saputra. Sarkowi menegaskan bahwa proses etik sedang berjalan dan tidak bisa ditarik ke opini liar di luar mekanisme resmi.
“DPRD bukan lembaga anti kritik. Tapi jangan langsung menuduh seenaknya, apalagi kalau menyangkut profesi tertentu. Semua ada tata tertibnya, kita tidak bisa sembarangan,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Sarkowi mendorong publik untuk aktif mengawasi kinerja DPRD secara konstruktif, sembari menghormati prosedur internal yang telah ditetapkan. Ia menilai keterbukaan dan akuntabilitas adalah bagian penting dari reformasi legislatif.
“Masyarakat silakan awasi kami. Tapi pahami juga, ada mekanisme yang harus dihormati. Jangan sampai pengawasan berubah jadi fitnah atau kesalahpahaman,” pungkasnya. (W/ADV/SR).





