wartapedia.co.id, Penajam – Tekanan fiskal Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kian terasa sejak pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) berlangsung di Kecamatan Sepaku. Alih-alih terbantu oleh keberadaan otoritas baru, Pemda justru menghadapi pembiayaan yang semakin besar.
Wakil Ketua I DPRD PPU, Syahrudin M Noor, menilai kondisi ini tidak wajar dan perlu mendapat perhatian pemerintah pusat.
Ia mengungkapkan bahwa sampai hari ini berbagai kebutuhan dasar pemerintahan di Sepaku masih dibiayai oleh APBD PPU. Padahal, wilayah tersebut telah menjadi bagian dari kawasan otorita yang secara struktural memiliki kewenangan dan sumber pembiayaan tersendiri.
“Dengan hadirnya Ibu Kota Negara (IKN), beban pembiayaan kita justru lebih berat. Kecamatan Sepaku masih kita biayai: perangkatnya, infrastrukturnya, semuanya,” kata Syahrudin.
Ia menilai situasi ini menciptakan tekanan anggaran yang terus membesar. Dalam kondisi fiskal PPU yang sudah terbatas, pembiayaan ganda semacam ini dianggap menggerus kemampuan daerah untuk membiayai sektor lain yang tidak kalah penting, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan dasar masyarakat di kecamatan lain.
Menurut Syahrudin, logika fiskal semacam ini tidak dapat diterima. Ketika sebuah wilayah telah berada di dalam zona kewenangan Otorita IKN, semestinya ada kejelasan pembagian peran pembiayaan—bukan meninggalkan beban di pundak pemerintah kabupaten yang anggarannya relatif kecil.
“Padahal di sana sudah ada otoritas IKN. Ini beban daerah yang terus membengkak,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa APBD PPU saat ini termasuk yang paling kecil di Kalimantan Timur, sementara beban layanan publik dan mobilitas masyarakat meningkat drastis akibat pembangunan IKN. Banyak penduduk baru masuk, kebutuhan infrastruktur bertambah, namun ruang fiskal daerah tidak ikut berkembang. (W/ADV/SR)





