wartapedia.co.id, Kutai Kartanegara – Abrasi di tepi Sungai Mahakam kembali menimbulkan dampak serius. Kali ini, jalan utama di Desa Batuq, Kecamatan Muara Muntai, Kutai Kartanegara (Kukar), mengalami longsor sehingga mengancam akses transportasi warga setempat.
Kondisi tersebut mendapat perhatian khusus dari Anggota DPRD Kukar Dapil VI, Sopan Sopian, yang menegaskan pentingnya langkah cepat sekaligus solusi jangka panjang untuk melindungi infrastruktur vital di wilayah tersebut.
Kata dia, longsor yang terjadi bukan hanya merusak jalan, tetapi juga berpotensi memutus jalur mobilitas utama warga. Hal ini tentu berdampak pada berbagai sektor, mulai dari kegiatan ekonomi, pendidikan, hingga layanan kesehatan.
“Kerusakan jalan ini membuat akses warga terancam terputus. Sebagai langkah cepat, kami mengusulkan pembuatan jalur alternatif agar aktivitas masyarakat tetap bisa berjalan,” ungkapnya pada Jumat (22/8/2025).
Langkah darurat tersebut juga mendapat dukungan dari pemerintah desa setempat. Kepala Desa Batuq, kata Sopan, telah menyiapkan lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan jalur alternatif sementara.
Adapun, dengan adanya lahan ini, diharapkan proses pembangunan dapat dilakukan lebih cepat tanpa terkendala masalah ketersediaan tanah.
Namun, Sopan menekankan, jalur alternatif hanyalah solusi jangka pendek. Ia menilai, upaya permanen untuk melindungi jalan dari ancaman abrasi harus segera dirancang dan direalisasikan. Salah satu opsi yang dinilai efektif adalah pembangunan turap atau konstruksi penahan di sepanjang titik rawan abrasi.
“Jalur alternatif adalah solusi darurat. Tapi kita juga perlu upaya permanen seperti turap, supaya jalan di pinggir sungai ini benar-benar aman dari ancaman abrasi di masa depan,” jelasnya.
Selain turap, Politikus Gerindra ini menambahkan, perlu ada kajian teknis lebih lanjut untuk mengetahui kondisi geologi tanah di sekitar lokasi terdampak.
Dia menegaskan, pentingnya koordinasi antara berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, instansi teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Balai Wilayah Sungai (BWS), hingga pemerintah desa dan masyarakat setempat.
“Kami berharap koordinasi antara pemerintah daerah, pihak desa, dan instansi teknis dapat segera dilakukan, sehingga langkah darurat maupun solusi permanen bisa berjalan beriringan demi keselamatan dan kelancaran aktivitas warga,” tutupnya. (W/ADV/JS)





