Langsung ke konten
Rabu, 18 November 2026
Sopan Sopian Dorong Transparansi Layanan Pendidikan, Minta Masyarakat Laporkan Pungli Sekolah
Advertorial
2 min baca 15 Jul 2025, 10:48 WITA
Anggota DPRD Kukar Sopan Sopian. (Istimewa)

Sopan Sopian Dorong Transparansi Layanan Pendidikan, Minta Masyarakat Laporkan Pungli Sekolah

828 dibaca
IklanIklan

wartapedia.co.id, Kutai Kartanegara – Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Sopan Sopian, menegaskan pentingnya transparansi dan keadilan dalam layanan pendidikan, khususnya terkait maraknya laporan masyarakat mengenai praktik pungutan liar (pungli) di sekolah.

Ia mengimbau, masyarakat agar tidak ragu untuk melaporkan segala bentuk pungutan yang tidak sesuai ketentuan, seperti penjualan buku pelajaran dan seragam oleh pihak sekolah.

Namun, dia juga menekankan pentingnya menyertakan bukti kuat agar setiap laporan dapat segera ditindaklanjuti secara hukum maupun administratif.

“Masyarakat harus berani untuk melapor. Tapi laporan itu harus disertai bukti bahwa memang ada oknum yang bermain, terutama dalam hal pembelian buku atau seragam. Jangan hanya isu atau kabar burung,” katanya.

Pernyataan Sopan ini sejalan dengan Surat Edaran (SE) Nomor: P-2814/SET-1/100.3.4/06/2025 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, dan ditandatangani langsung oleh Kepala Disdikbud, Thauhid Afrilian Noor.

Surat edaran tersebut melarang secara tegas praktik pungutan liar di sekolah, termasuk penjualan buku pelajaran, bahan ajar, seragam, dan perlengkapan sekolah oleh satuan pendidikan.

Adapun, guru diminta untuk memanfaatkan platform Merdeka Mengajar serta dana BOS dalam menyusun dan menyediakan materi belajar.

“Surat edaran itu sudah sangat jelas. Kami di DPRD mendukung penuh dan akan mengawasi pelaksanaannya di lapangan. Jangan sampai ada siswa yang tidak nyaman karena beban biaya yang seharusnya tidak ada,” tambahnya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap komitmen bebas pungutan, Pemkab Kukar tengah menyiapkan program bantuan seragam dan perlengkapan sekolah gratis bagi seluruh siswa baru pada tahun ajaran 2025/2026. Program ini tinggal menunggu petunjuk teknis (juknis) pelaksanaannya.

Sopan mengapresiasi, inisiatif tersebut dan menyebutnya sebagai implementasi nyata dari amanat konstitusi, bahwa minimal 20 persen anggaran daerah harus dialokasikan untuk pendidikan.

“Dana pendidikan harus benar-benar menyentuh kesejahteraan siswa, bukan menjadi celah pungli. Kita ingin anak-anak Kukar bisa sekolah dengan gembira tanpa tekanan biaya dari pungutan yang tidak sah,” tegasnya.

Politikus Gerindra ini menegaskan bahwa DPRD Kukar akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk dari masyarakat, dengan memanggil pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan jika ditemukan pelanggaran.

“Kami siap mengawal. Kalau ada laporan lengkap dengan bukti, kami akan panggil secara resmi. Ini soal masa depan anak-anak kita. Pendidikan di Kukar harus bebas pungli, bersih, dan membahagiakan,” tutupnya. (W/ADV/JS)

Baca Juga

Kurs Mata Uang

Rupiah per 1 unit mata uang asing

  • USDDolar Amerika 18.255,55 +0,01% dibanding hari sebelumnya
  • EUREuro 20.095,59 -0,12% dibanding hari sebelumnya
  • SGDDolar Singapura 14.169,11 0,00% dibanding hari sebelumnya
  • JPYYen Jepang 114,67 +0,16% dibanding hari sebelumnya
  • CNYYuan Tiongkok 2.738,66 +0,08% dibanding hari sebelumnya

Konversi

18.255,55

Sumber: Currency API Kurs referensi, bukan kurs jual-beli bank.

IklanIklan
Malware ISU Protected Secure by Malware ISU ✓ 24/7 Verified