wartapedia.co.id, PPU – Wakil Ketua I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor, menyuarakan pentingnya pembenahan pola dukungan terhadap sektor pertanian di daerah. Ia menyoroti praktik yang selama ini cenderung seremonial dan kurang mengarah pada pembenahan sistematis.
Ia menyebut bahwa terlalu banyak kegiatan berbasis demplot (demonstration plot), namun tak diikuti dengan tindak lanjut serius.
“Saya kemarin ada beberapa memberikan distribusi kepada kelompok-kelompok tani itu supaya memudahkan, jadi kalau ada tanahnya yang tidak subur diberikan pupuk jenis tertentu,” katanya.
Ia menjelaskan, hasil uji coba tersebut cukup memuaskan. Meski kondisi lahan tergolong kering dan kurang subur, hasil panen tetap baik berkat pemanfaatan pupuk yang sesuai jenis tanah.
Namun, menurutnya, keberhasilan seperti ini tidak akan berkelanjutan jika pola dukungan dari pemerintah hanya sebatas proyek jangka pendek yang tidak menyentuh akar masalah.
“Ternyata memang bagus hasilnya, walaupun tanahnya kering, tetapi hasilnya masih bagus. Nah, tinggal pemerintah ini secara sustainable memberikan bantuan,” tegasnya.
Syahrudin menyoroti betapa pendekatan program pemerintah terhadap pertanian masih terpaku pada agenda-agenda percontohan alias demplot, tanpa ada desain jangka panjang yang konsisten. Program semacam ini menurutnya justru membuat perhatian dan anggaran jadi terpecah-pecah, alih-alih fokus menyelesaikan persoalan yang krusial di lapangan.
“Kita ini kan terlalu banyak demplot-demplot, akhirnya tidak ada konsentrasi kita untuk mau mengarah ke perbaikan-perbaikan pertanian kita,” ujarnya.
Ia juga menambahkan perlunya infrastruktur pendukung yang bersentuhan langsung dengan produktivitas pertanian, salah satunya sistem irigasi.
Bagi Syahrudin, pembangunan parit kecil yang mengarah langsung ke lahan pertanian bisa menjadi solusi jangka menengah yang sangat efektif, meskipun kewenangannya terbagi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
“Kalau dari kami juga mendorong hadirnya parit-parit kecil yang mengarah ke lahan pertanian, kalau parit primer itu kan beda kewenangan,” lanjutnya. (W/ADV/S)
