wartapedia.co.id, Penajam – Isu pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas (migas) kembali mencuat dari Penajam Paser Utara (PPU). Wakil Ketua I DPRD PPU, Syahrudin M Noor, mengungkapkan adanya ketimpangan serius dalam skema transfer DBH migas yang diterima daerah. Ia menyebut sebagian besar hak daerah justru tidak didistribusikan sesuai ketentuan undang-undang.
Dalam penjelasannya, Syahrudin memaparkan bahwa DBH migas yang seharusnya diterima PPU jauh lebih besar dari jumlah yang ditransfer pemerintah pusat. Perhitungan dasar DBH menunjukkan bahwa PPU mestinya memperoleh porsi signifikan, namun fakta di lapangan menunjukkan selisih besar antara hak dan realisasi.
“Contohnya DBH migas kita: totalnya sekitar Rp900 miliar lebih. Seharusnya dipotong 50 persen, jadi daerah dapat Rp400-an miliar,” jelasnya.
Namun, angka tersebut sangat jauh dari nilai yang diterima. Syahrudin mengungkapkan bahwa realisasi DBH yang masuk ke kas daerah hanya sekitar separuh dari yang seharusnya diterima setelah pemotongan standar.
“Tapi yang didistribusikan hanya Rp200-an miliar. Artinya sekitar 70 persennya masih ditahan. Ini tidak adil, karena ketentuan potongannya 50 persen, bukan lebih,” tegasnya.
Menurut Syahrudin, kondisi ini tidak hanya menimbulkan pertanyaan besar bagi daerah penghasil, tetapi juga menghambat kemampuan PPU menjalankan fungsi pelayanan publik.
Dengan beban fiskal yang meningkat akibat pembangunan dan pertumbuhan penduduk di kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), daerah membutuhkan ruang fiskal yang jauh lebih besar. (W/ADV/SR)





