wartapedia.co.id, SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Syarifatul Sya’diah, mengingatkan perusahaan-perusahaan besar di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) agar tidak lagi hanya berorientasi pada ekstraksi sumber daya alam. Ia menegaskan, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) seharusnya diarahkan untuk memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal sebagai fondasi ekonomi pascatambang.
Sya’diah menilai, dukungan nyata bagi UMKM di wilayah operasional perusahaan masih minim, padahal sektor ini terbukti tangguh menghadapi krisis, termasuk saat pandemi Covid-19.
“Sudah saatnya perusahaan mulai berpikir jangka panjang. Jangan hanya fokus mengambil sumber daya, tapi juga meninggalkan warisan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya, Kamis (31/7/2025).
Politikus Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Kutim itu menambahkan, program CSR selama ini masih sering bersifat seremonial tanpa dampak jangka panjang terhadap pemberdayaan ekonomi lokal. Menurutnya, CSR harus menyentuh kebutuhan mendasar pelaku UMKM, mulai dari pelatihan keterampilan, akses permodalan, hingga pendampingan pemasaran.
Sebagai contoh, ia menyoroti produk kuliner khas Kutim seperti amplang batu bara yang memiliki potensi menembus pasar nasional bahkan ekspor, jika didukung dengan pengemasan, branding, dan distribusi yang memadai.
“Produk lokal kita punya keunikan. Tapi kalau dibiarkan berjalan sendiri tanpa dukungan, sulit berkembang lebih jauh. Di sinilah peran CSR seharusnya hadir,” jelasnya.
Ia menegaskan, sinergi antara korporasi dan UMKM sangat penting dalam menghadapi fase pascatambang. Tanpa itu, masyarakat akan menghadapi risiko kehilangan sumber ekonomi setelah aktivitas pertambangan berakhir.
“Kalau perusahaan hanya berpikir sampai masa tambangnya habis, lalu meninggalkan masyarakat tanpa bekal apa pun, kita akan menghadapi masalah besar. CSR harus menjadi instrumen untuk membangun kemandirian ekonomi jangka panjang,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Sya’diah mendorong adanya evaluasi ketat terhadap setiap program CSR di Kutim, berdasarkan indikator yang jelas dan kebutuhan nyata masyarakat.
“CSR tidak boleh sekadar laporan di atas kertas. Harus terlihat manfaatnya, terukur hasilnya, dan dirasakan langsung oleh pelaku UMKM serta masyarakat sekitar,” pungkasnya. (W/ADV/SR)





