wartapedia.co.id, PPU – Ketua Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron, kembali menyuarakan kritik tajam terhadap penerapan sistem Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) dalam merekrut tenaga kerja non-ASN.
Menurutnya, skema yang diusung pemerintah daerah itu justru menempatkan pekerja dalam situasi yang lebih tidak pasti dibandingkan sistem outsourcing sekalipun.
“Kalau dibanding outsourcing, yah mending outsourcing dong. Kalau outsourcing kan jelas, misal kamu dipakai lima tahun, kalau kamu baik, diperpanjang,” ujar Thohiron.
Dalam sistem outsourcing, kata dia, paling tidak masih terdapat batas waktu dan ruang evaluasi terhadap kinerja. Kontrak kerja yang jelas memberi ruang bagi para pekerja untuk memiliki kepastian kerja dalam jangka waktu tertentu. Sementara dalam skema PJLP, tidak ada jaminan pekerjaan sama sekali bagi mereka yang sudah terdaftar di e-catalog.
“Kalau PJLP ini kan kalau perlu dipakai, kalau enggak perlu ya enggak dipakai,” tambahnya dengan nada prihatin.
Ia menyoroti bahwa sistem PJLP telah menghapus kepastian kerja yang selama ini masih bisa dirasakan oleh Tenaga Harian Lepas (THL). Padahal, dalam banyak kasus, mereka adalah warga lokal yang telah lama mengabdi dan menjadi bagian dari pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah daerah.
Di sisi lain, lanjut Thohiron, berbagai kajian dan analisis kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) justru menunjukkan bahwa daerah sebenarnya sudah mengalami kelebihan personel.
“Padahal, berdasarkan kajian kebutuhan SDM kan jelas sudah kelebihan sebenarnya,” ujarnya.
Namun, kelebihan ini tidak serta merta membuat pemerintah menghentikan pola-pola rekrutmen. Sebaliknya, sistem PJLP malah dianggap menjadi jalan tengah birokrasi yang seolah “mengakali” aturan agar tetap bisa merekrut tanpa beban kepegawaian jangka panjang.
Bagi Thohiron, pendekatan semacam itu justru berisiko menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat, terutama bagi eks-THL yang tidak memiliki kepastian nasib.
“Tetapi, mengelola pemerintah kan enggak segampang itu, dan walau bagaimanapun, ini adalah rakyat kita yang perlu nasi,” tegasnya. (W/ADV/S)





