wartapedia.co.id, SAMARINDA – Turunnya cakupan Universal Health Coverage (UHC) di sejumlah daerah di Kalimantan Timur, termasuk Kota Samarinda, memantik kekhawatiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim. Jika tren ini terus dibiarkan, pemerintah daerah terancam menanggung lonjakan beban fiskal akibat pengalihan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari pusat ke daerah.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa penurunan angka UHC harus segera ditanggapi serius oleh pemerintah daerah agar tidak berujung pada pemangkasan kontribusi dari Kementerian Kesehatan.
“Kalau UHC terus menurun, maka iuran JKN untuk warga miskin bisa dihentikan oleh pusat, dan itu artinya daerah yang harus menanggung biayanya lewat APBD. Ini beban fiskal yang berat,” kata Darlis, Kamis (26/6/2025).
Menurutnya, pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, perlu segera melakukan evaluasi dan perbaikan basis data penerima bantuan. Terlebih, saat ini telah terjadi peralihan sistem pendataan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN), yang turut mempengaruhi validitas jumlah peserta UHC.
“Kita harus cepat tanggap. Jangan sampai karena data yang belum disesuaikan, masyarakat rentan kehilangan akses layanan kesehatan. Akhirnya, uang daerah yang keluar lebih banyak hanya karena masalah teknis,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, mengakui adanya penurunan angka UHC, namun ia menyebut hal itu lebih disebabkan oleh kebijakan baru dalam pendataan, bukan berkurangnya komitmen daerah terhadap layanan kesehatan.
“Datanya saja yang berubah. Sekarang pakai DT-SEN, bukan DTKS lagi. Tapi prinsipnya, Kaltim tetap mendukung UHC penuh,” kata Jaya.
Ia menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan BPJS Kesehatan untuk segera mendaftarkan ulang warga yang terdampak agar tetap mendapatkan layanan JKN. Bahkan, program-program bantuan seperti “GratisPol” dinilai tetap bisa menjadi jaring pengaman, meski belum mampu menjangkau seluruh populasi.
Namun Darlis mengingatkan, ketergantungan pada program sektoral tidak cukup jika sistem data dan kebijakan makronya belum beres.
“Isu kesehatan ini kebutuhan dasar. Jangan sampai kita gagal mengantisipasi, lalu terpaksa mengucurkan dana besar karena kita terlambat. Ini harus jadi perhatian bersama,” tegasnya.
Komisi IV DPRD Kaltim pun memastikan akan memantau proses integrasi data dan mendorong percepatan sinkronisasi lintas sektor untuk menjaga keberlanjutan layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu di Benua Etam. (W/ADV/SR).





