wartapedia.co.id, SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menyoroti rendahnya serapan anggaran dan realisasi pendapatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjelang akhir tahun anggaran 2025. Temuan ini disampaikannya setelah mempelajari laporan perkembangan belanja daerah.
Ananda mengungkapkan bahwa penyerapan anggaran OPD masih berada di bawah 70 persen, sementara realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru mencapai sekitar 60 persen. Kondisi tersebut jauh dari target yang seharusnya dapat dicapai pada triwulan akhir.
“Ini harus jadi perhatian serius. Dengan waktu yang semakin sempit, OPD perlu bekerja lebih cepat dan efektif agar anggaran benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia menilai persoalan rendahnya serapan bukan hanya masalah teknis, tetapi juga terkait perencanaan serta lemahnya pengendalian internal. Karena itu, ia mendorong audit lebih awal, percepatan administrasi, dan koordinasi yang lebih solid antara OPD dan Badan Pengelola Keuangan Daerah.
Ananda menambahkan bahwa penyusunan target pendapatan dan realisasi belanja ke depan harus lebih realistis dan tepat waktu agar tidak menghambat program yang dibutuhkan masyarakat.
“Jika target harus dikejar, percepatan tetap bisa dilakukan asalkan sesuai aturan. Yang penting, anggaran dapat terserap maksimal,” ujarnya.
DPRD Kaltim, lanjut Ananda, akan memperkuat fungsi pengawasan untuk memastikan kinerja OPD berjalan sesuai rencana dan benar-benar menyentuh kebutuhan publik.
“Kami akan terus mengawal agar program yang direncanakan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kaltim,” tutupnya. (W/ADV/SR)
