Langsung ke konten
Kamis, 19 November 2026
Yusuf Mustafa Soroti Ketimpangan Data Sengketa Lahan: Minta Semua Pihak Hadir dan Transparan
Advertorial
2 min baca 11 Jun 2025, 16:30 WITA
Anggota DPRD Kaltim, Yusuf Mustafa. (Foto: Ist)

Yusuf Mustafa Soroti Ketimpangan Data Sengketa Lahan: Minta Semua Pihak Hadir dan Transparan

1.1K dibaca
IklanIklan

wartapedia.co.id, SAMARINDA – Sengketa lahan antara ahli waris Djagung Hanafiah dan pihak Keuskupan Agung Samarinda memasuki babak baru. Komisi I DPRD Kalimantan Timur menilai, konflik ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan klaim sepihak, melainkan harus ditelusuri lewat pendekatan historis dan yuridis yang jernih.

Anggota Komisi I, Yusuf Mustafa, menegaskan pentingnya menghadirkan semua pihak yang terlibat secara langsung dalam forum resmi. Hal ini disampaikannya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung E DPRD Kaltim, Selasa (10/6/2025), yang khusus membahas polemik kepemilikan lahan seluas sekitar 2,5 hektare di Kota Samarinda.

“Persoalan ini tidak bisa dilihat dari permukaan saja. Harus dibedah dari akar sejarah dan dasar hukumnya. Tanpa kehadiran semua pihak, kita akan terus terjebak dalam versi masing-masing,” ujar Yusuf.

Ia menyayangkan absennya perwakilan resmi dari Keuskupan Agung dalam rapat tersebut. Menurutnya, ketiadaan satu pihak membuat diskusi menjadi timpang dan sulit mencapai titik terang.

“Kami berharap semua pihak, termasuk Keuskupan, hadir langsung. Ini penting agar duduk perkara bisa diurai secara adil dan objektif,” katanya.

Yusuf yang juga memiliki latar belakang sebagai advokat selama tiga dekade, mengaku telah menelaah sejumlah dokumen hukum yang berkaitan dengan lahan tersebut. Ia menemukan sejumlah kejanggalan dalam narasi kepemilikan yang selama ini beredar.

Salah satu kejanggalan terletak pada perbedaan luas lahan yang diklaim. Hairil Usman, ahli waris Djagung Hanafiah, menyebut membeli tanah seluas 4.875 meter persegi. Sementara nama lain yang muncul, Doni Saridin, tercatat hanya menguasai 600 meter persegi (20 x 30 meter) sejak 1988.

Namun dalam dokumen terbaru, muncul nama Margareta yang mengklaim menguasai tanah lebih dari dua hektare dari Doni Saridin.

“Secara hukum, ini membingungkan. Kalau asal usul tanah hanya dari 600 meter persegi, bagaimana bisa menjalar jadi 2,5 hektare? Harus ada penjelasan logis dan bukti legal yang bisa diuji,” tegas Yusuf.

Ia menambahkan, DPRD bukan lembaga pemutus hukum, tetapi memiliki fungsi penting dalam memastikan transparansi, keadilan, dan keterbukaan dalam proses penyelesaian sengketa yang berdampak pada masyarakat.

“Kami tidak ingin ada yang dirugikan karena ketidakjelasan sejarah. Ini bukan soal menang atau kalah, tapi soal kebenaran yang harus ditemukan bersama,” pungkas Yusuf. (W/ADV/SR).

Baca Juga

Kurs Mata Uang

Rupiah per 1 unit mata uang asing

  • USDDolar Amerika 18.263,97 +0,05% dibanding hari sebelumnya
  • EUREuro 20.052,54 -0,21% dibanding hari sebelumnya
  • SGDDolar Singapura 14.160,37 -0,06% dibanding hari sebelumnya
  • JPYYen Jepang 114,66 -0,01% dibanding hari sebelumnya
  • CNYYuan Tiongkok 2.739,79 +0,04% dibanding hari sebelumnya

Konversi

18.263,97

Sumber: Currency API Kurs referensi, bukan kurs jual-beli bank.

IklanIklan
Malware ISU Protected Secure by Malware ISU ✓ 24/7 Verified