wartapedia.co.id, BALIKPAPAN – Keberhasilan Pemerintah Kota Balikpapan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia mendapat apresiasi dari DPRD Kota Balikpapan. Raihan tersebut dinilai mencerminkan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah.
Opini WTP diberikan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2025. Capaian itu kembali menempatkan Balikpapan sebagai salah satu daerah dengan pengelolaan keuangan yang dinilai sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam agenda rapat yang dihadiri unsur pimpinan DPRD Kota Balikpapan, Penjabat Sekretaris Daerah, dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ballroom Hotel Gran Senyiur, Senin (15/6/2026).
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, mengatakan keberhasilan mempertahankan opini WTP menunjukkan pengelolaan keuangan daerah telah berjalan dengan baik, termasuk dalam aspek pengawasan dan sistem pengendalian internal pemerintah.
“DPRD tentu mengapresiasi capaian Pemerintah Kota Balikpapan yang kembali memperoleh opini WTP dari BPK RI. Ini menunjukkan adanya komitmen dalam menjaga pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” ujar Yono.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa raihan opini WTP tidak boleh hanya dipandang sebagai pencapaian administratif semata. Menurutnya, pengelolaan anggaran yang baik harus mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Yono menilai, keberhasilan tata kelola keuangan perlu diiringi dengan kualitas pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, baik melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, maupun penguatan sektor ekonomi masyarakat.
“Yang paling penting bukan hanya mendapatkan penghargaan, tetapi bagaimana anggaran yang dikelola itu benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Ia juga mendorong pemerintah daerah agar terus memperkuat program pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar warga. Menurutnya, kualitas pengelolaan anggaran harus mampu menjadi instrumen dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Balikpapan.
Selain itu, DPRD berharap capaian opini WTP dapat menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menjaga integritas dalam pengelolaan anggaran daerah.
“Harapannya tentu prestasi ini bisa terus dipertahankan, sekaligus menjadi dorongan untuk menghadirkan pembangunan yang lebih berkualitas dan merata bagi masyarakat Balikpapan,” tegas Yono. (W/ADV/SR)
