wartapedia.co.id, Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri mendorong pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan royalti dari pemerintah pusat, tetapi juga terlibat langsung dalam kegiatan usaha yang memanfaatkan potensi sumber daya alam di daerah.
Langkah tersebut dinilai dapat membuka sumber pendapatan baru bagi daerah, terutama dari sektor pertambangan batu bara, minyak dan gas bumi (migas), serta perkebunan kelapa sawit.
Aulia mengatakan, peluang tersebut mulai dikomunikasikan dengan anggota DPR RI Syafruddin yang telah membuka ruang pembahasan melalui Komisi XII DPR RI.
Menurutnya, pemerintah daerah berharap dapat menyampaikan gagasan tersebut dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama komisi terkait pada masa persidangan mendatang.
“Ini untuk mewujudkan mimpi kita, yakni daerah menjadi pelaku usaha dari material utama yang ada di daerah kita, entah itu tambang batu bara, migas, maupun perkebunan kelapa sawit,” ujarnya saat diwawancarai di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Jumat (6/11/2026).
Aulia menilai keterlibatan daerah secara langsung dalam kegiatan usaha sumber daya alam dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperkuat pendapatan asli daerah (PAD). Dengan demikian, daerah tidak hanya menerima bagian pendapatan melalui skema yang ditetapkan pemerintah pusat.
Ia menyebut rencana tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mencari sumber pendapatan yang lebih optimal di tengah keterbatasan fiskal.
Selain komunikasi dengan Komisi XII DPR RI, Pemkab Kukar juga berencana melanjutkan roadshow ke sejumlah kementerian. Aulia menyebut agenda berikutnya mencakup audiensi dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Perhubungan.
“Pokoknya semua pintu akan kita upayakan untuk mengoptimalkan pembangunan yang ada di Pemkab Kukar,” katanya.
Ia berharap komunikasi dengan pemerintah pusat dan dukungan dari perwakilan daerah di DPR RI dapat membuka peluang bagi Kukar untuk mengembangkan potensi ekonomi daerah sekaligus memperkuat kapasitas fiskal.
Meski demikian, gagasan agar pemerintah daerah menjadi pelaku usaha di sektor sumber daya alam masih memerlukan pembahasan lebih lanjut, termasuk mengenai bentuk keterlibatan, skema usaha, serta mekanisme yang memungkinkan pendapatan tersebut masuk sebagai PAD. (W/ADV/S)
