WARTAPEDIA — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dasco, secara resmi menerima kunjungan delegasi yang membawa aspirasi puluhan pekerja dari PT Krakatau Steel. Pertemuan ini digelar di Kompleks Parlemen untuk membahas berbagai persoalan krusial terkait pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan yang saat ini tengah diperjuangkan oleh para buruh.
Dalam pertemuan tersebut, Dasco menegaskan bahwa lembaga legislatif menaruh perhatian serius terhadap nasib para pekerja di perusahaan baja milik negara tersebut. Fokus utama dari audiensi ini adalah upaya mendorong penyelesaian masalah yang menimpa 64 pekerja terkait kejelasan masa depan profesional mereka.
Fokus pada Status Kerja dan Kesejahteraan
Pihak DPR menyoroti beberapa poin utama yang menjadi inti tuntutan para pekerja. Dasco memastikan bahwa pihaknya akan memperhatikan dengan seksama aspek legalitas status kerja serta hak-hak finansial yang seharusnya diterima oleh para pegawai sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Langkah ini diambil guna memastikan perusahaan menjalankan kewajibannya sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia. Kejelasan status kerja dipandang sebagai fondasi utama bagi para buruh untuk mendapatkan perlindungan hukum yang kuat serta kepastian pendapatan.
Adapun poin-poin penting yang menjadi fokus dalam dorongan DPR RI meliputi:

- Kepastian status hubungan kerja bagi 64 pekerja PT Krakatau Steel agar memiliki payung hukum yang jelas.
- Pemenuhan hak atas upah yang layak sesuai dengan ketentuan standar upah dan kesepakatan kerja.
- Pemberian jaminan sosial secara menyeluruh sebagai bentuk perlindungan bagi tenaga kerja di lingkungan industri.
Komitmen Pengawalan Jaminan Sosial
Selain masalah status dan upah, Dasco memberikan atensi khusus pada aspek jaminan sosial. Menurutnya, jaminan sosial merupakan hak konstitusional setiap pekerja untuk mendapatkan rasa aman serta perlindungan kesehatan dan hari tua saat menjalankan tugasnya.
DPR berencana untuk menindaklanjuti aspirasi ini dengan membangun komunikasi bersama pihak manajemen PT Krakatau Steel serta instansi pemerintah terkait. Tujuannya adalah mencari solusi konkret yang adil bagi pekerja tanpa mengganggu stabilitas operasional perusahaan sebagai aset strategis nasional.
Melalui penerimaan aspirasi ini, DPR berharap pihak manajemen dapat segera merespons tuntutan para pekerja secara transparan. Parlemen berkomitmen untuk terus memantau perkembangan kasus ini hingga hak-hak 64 pekerja tersebut terpenuhi sepenuhnya sesuai dengan aturan yang berlaku di tanah air. *(red)




