wartapedia.co.id, SAMARINDA – Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Adnan Faridhan, menyoroti ketidakhadiran Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam beberapa Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Samarinda. Ia menyayangkan absennya Kepala Dinas PUPR di setiap pertemuan penting yang membahas proyek infrastruktur kota.
“Saya menyayangkan ketidakhadiran Kepala Dinas PUPR dalam RDP-RDP yang dilakukan DPRD. Setiap kali kita ingin mendapatkan kejelasan mengenai proyek-proyek besar yang sedang berjalan di Samarinda, beliau selalu absen. Kalau memang alasannya sakit, kita harus pertanyakan apakah beliau masih bisa menjalankan tugasnya atau tidak,” ujarnya. Senin (10/03/2025)
Menurutnya, proyek-proyek yang ditangani Dinas PUPR memiliki nilai yang sangat besar, sehingga pengawasan dan transparansi anggaran menjadi hal yang krusial.
“Proyek-proyek ini bukan main-main, nilainya triliunan rupiah. Kalau Kepala Dinasnya sendiri tidak hadir dalam rapat untuk membahas progres dan kendala yang ada, bagaimana kita bisa memastikan proyek ini berjalan dengan baik? Bagaimana kita bisa tahu apakah anggaran digunakan dengan benar?” tegasnya.
Adnan menilai bahwa jabatan Kepala Dinas PUPR memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan infrastruktur kota berjalan dengan baik. Jika alasan ketidakhadirannya karena kondisi kesehatan, maka perlu dipertimbangkan apakah masih layak untuk tetap menjabat.
“Pekerjaan Kepala Dinas PUPR pasti penuh tekanan karena bertanggung jawab atas infrastruktur kota dan pengelolaan anggaran yang sangat besar. Kalau seseorang tidak bisa bekerja di bawah tekanan, apakah masih layak memegang jabatan ini?” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa persoalan ini bukan masalah pribadi, melainkan demi kepentingan masyarakat Samarinda agar proyek-proyek yang berjalan bisa diawasi dengan baik.
“Kita butuh pejabat yang bisa hadir, yang bisa memberikan penjelasan, dan yang bisa memastikan proyek-proyek berjalan sesuai rencana. Jika memang sakitnya kronis dan tidak memungkinkan untuk menjalankan tugas, sebaiknya ada pergantian,” katanya.
Lebih lanjut, Adnan mengingatkan bahwa ketidakhadiran Kepala Dinas PUPR dapat berdampak pada transparansi anggaran dan pengawasan proyek.
“Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Jika kepala dinasnya tidak bisa hadir dan memberikan laporan langsung, bagaimana dengan transparansi anggaran? Jangan sampai nanti ada masalah hukum atau temuan yang tidak diinginkan,” tutupnya.
DPRD Samarinda akan terus memantau kinerja Dinas PUPR dan memastikan bahwa setiap proyek pembangunan di kota ini berjalan sesuai dengan rencana serta anggaran yang telah ditetapkan. (W/ADV/Rangga)





