wartapedia.co.id, SAMARINDA – Belum lama ini, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Samarinda menyuarakan dorongan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terhadap pemberian fasilitas pendidikan seperti Beasiswa kepada generasi muda. Hal ini mendapatkan respon oleh Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti.
Menurutnya, pemberian beasiswa itu dinilai sangat baik dalam upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM) sekaligus memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan meskipun memiliki potensi yang cukup besar.
Namun, dalam memberikan kebijakan tersebut dirinya mengungkapkan bahwa kebutuhan beasiswa bagi generasi muda juga perlu dilihat dari kemampuan keuangan daerah yang belum cukup.
Pasalnya, sejauh ini masih banyak fasilitas sarana dan prasarana pendidikan yang belum terpenuhi. salah satunya sekolah yang masih terendam banjir dan bangunan-bangunan sekolah yang rusak.
“Sebenarnya bisa kalau dipaksakan, tetapi kita tidak akan bisa untuk membangun sekolah-sekolah yang terendam banjir, yang terkena longsor, lalu kita tidak dapat membayar insentif guru dengan pembiayaan yang cukup tinggi, karena dengan melihat jumlah guru kita di Samarinda merupakan yang terbanyak di Kaltim,” ungkap Puji, pada Kamis (14/3/2024).
Pemberikan insentif guru menurutnya juga tidak kalah penting bagi pemerintah. Sebab, kota Samarinda memiliki sebanyak 10 ribu guru yang tergabung dalam sekolah negeri maupun swasta dan masih ada sekitar 7 ribu guru lebih yang harus menerima insentif.
Dirinya melanjutkan, untuk dana pendidikan sendiri itu ada sekitar Rp 836 miliar dan itu sudah masuk dinilai 20 persen anggaran pendidikan, namun hal tersebut tidak sesuai dengan perda kita dan undang-undang sisdiknas nomor 20 tahun 2009 terkait nilai 20 persen itu diluar dari gaji dan tunjangan, tapi kenyataan diseluruh indonesia itu masuk gaji dan tunjangan.
“Jadi bisa dibayangkan dari Rp 800 miliar lebih tadi itu untuk gaji dan tunjangan guru ASN juga, mulai dari tunjangannya, sertifikasinya dan TPP nya yang menghabiskan anggaran sekitar Rp 506 miliar, jadi hanya tersisa sekitar Rp 250 sampai dengan Rp 300 miliar untuk pendidikan,” jelasnya.
Kendati demikian, Sri menilai kebutuhan seperti sarana dan prasarana pendidikan serta kesejahteraan para guru menjadi prioritas Pemkot Samarinda. (W/Adv/RK)
