WARTAPEDIA — Pemerintah Indonesia secara tegas menyuarakan urgensi akses pendanaan iklim yang lebih adil dan merata bagi negara-negara berkembang. Desakan ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, dalam peluncuran resmi Second Global Stocktake (GST-2) pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) di Antalya, Türkiye, Rabu (18/11).
Dalam forum internasional tersebut, Indonesia menekankan bahwa keberhasilan penanganan krisis iklim global sangat bergantung pada dukungan finansial yang mudah diakses. Diaz menyatakan bahwa negara berkembang membutuhkan mekanisme pendanaan yang transparan dan tidak memberatkan untuk menjalankan aksi mitigasi serta adaptasi perubahan iklim secara efektif.
Urgensi Keadilan Akses Dana Iklim
Indonesia memandang peluncuran GST-2 sebagai momentum krusial untuk mengevaluasi sejauh mana dunia telah bergerak dalam mencapai target Kesepakatan Paris. Dalam narasinya, Diaz Hendropriyono menyoroti adanya kesenjangan antara komitmen pendanaan dari negara maju dengan realisasi yang diterima oleh negara-negara di garis depan terdampak perubahan iklim.
Menurut delegasi Indonesia, akses pendanaan yang adil bukan sekadar bantuan ekonomi, melainkan bentuk tanggung jawab kolektif global dalam menjaga suhu bumi. Tanpa adanya dukungan finansial dan teknologi yang memadai, negara berkembang akan menghadapi tantangan berat dalam melakukan transisi energi hijau sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi nasional mereka.
Peran Strategis Second Global Stocktake (GST-2)
Second Global Stocktake (GST-2) sendiri merupakan mekanisme inventarisasi global yang bertujuan untuk menilai kemajuan kolektif dalam menanggulangi perubahan iklim. Melalui platform ini, Indonesia berharap akan lahir rekomendasi yang lebih konkret bagi negara-negara mitra pembangunan untuk memperluas skema pendanaan hijau.

Partisipasi aktif Indonesia di Antalya ini juga menunjukkan komitmen tinggi dalam diplomasi lingkungan. Indonesia terus berupaya memastikan bahwa suara negara-negara selatan didengar, terutama terkait penyederhanaan birokrasi internasional dalam penyaluran dana iklim yang selama ini dinilai cukup kompleks bagi banyak negara.
Berikut adalah beberapa poin penting yang menjadi sorotan Indonesia dalam pertemuan tersebut:
- Perlunya transparansi dalam arsitektur pendanaan iklim global.
- Penyederhanaan prosedur akses bantuan bagi negara-negara berkembang.
- Peningkatan volume pendanaan hibah dibandingkan skema pinjaman.
- Pentingnya transfer teknologi pendukung aksi iklim.
Kehadiran delegasi Indonesia di COP31 Antalya diharapkan dapat mendorong terciptanya kesepakatan internasional yang lebih berpihak pada keadilan iklim. Melalui GST-2, evaluasi terhadap pencapaian target penurunan emisi global diharapkan dapat berjalan lebih objektif dengan menempatkan dukungan pendanaan sebagai pilar utama keberhasilan aksi iklim di masa depan. *(red)





