wartapedia.co.id, SAMARINDA – Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti menanggapi kualitas kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) Kota Samarinda. Hal ini juga sekaligus menanggapi aksi mahasiswa yang menyoroti pengentasan kemiskinan ekstrem.
Menurutnya, untuk mengentaskan persoalan kemiskinan ekstrem bukanlah hal yang mudah. Bahkan, sejauh ini Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda sudah berupaya untuk menekan angka kemiskinan ekstrem dengan mengoptimalisasi peran dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Di Samarinda itu ada tim percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem, itu tidak hanya dilakukan oleh Dinas Sosial, tetapi ada lebih dari 10 OPD yang menangani itu,” ungkapnya.
Meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda mencapai Rp 5,3 Triliun, namun penggunaan anggaran tersebut tidak hanya terfokus pada program pengentasan kemiskinan ekstrem saja tetapi juga program dari seluruh OPD.
“Nah, itu yang harusnya mengentaskan yaitu melakukan program-programnya dengan tadi anggaran Rp 5,3 triliun. Jadi tidak hanya terfokus di Dinsos saja tapi semua OPD,” bebernya.
Pasalnya, kritikan mahasiswa terhadap kinerja Dinsos PM Samarinda tentang kemiskinan ekstrem juga dinilai keliru. Sebab, penggunaan anggaran Rp 5,3 Triliun seakan-akan hanya terfokus pada program Dinsos PM.
“Soalnya waktu itu mahasiswanya fokus ke Dinsos yang seakan-akan itu dosanya Dinsos gitu ya. Makanya kami minta ke Dinsos dan ternyata dari data-data yang ada ini by name by address ya, itu ada beberapa program yang sudah dilaksanakan oleh Dinsos dan dinas-dinas lainnya,” ucapnya.
Sebagai informasi, Dinsos PM Kota Samarinda telah mendata kemiskinan ekstrem melalui Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) itu sebanyak 1.239. Namun, turun menjadi 1.232 orang.
“Penurunan itu juga karena ada beberapa masyarakat yang menolak untuk diklaim sebagai masyarakat miskin,” pungkasnya. (W/Adv/RK)





