wartapedia.co.id, SAMARINDA –Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Viktor Yuan, menyoroti belum adanya Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus dan komprehensif mengatur pengelolaan serta pengembangan sektor pariwisata.
Hal ini dinilai sebagai kelemahan mendasar di tengah urgensi mencari sumber ekonomi baru pengganti sektor pertambangan yang diprediksi akan berakhir dalam waktu dekat.
“Padahal, sektor ini strategis untuk mengantisipasi penurunan pendapatan daerah dari sektor tambang. Kita memprediksi dunia pertambangan akan berhenti pada 2026. Artinya, kita harus punya alternatif yang kuat, dan pariwisata adalah salah satunya,” ujar Viktor. Rabu (14/05/2025)
Ia menekankan pentingnya regulasi yang dibangun melalui kolaborasi lintas sektor agar Perda yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan nyata di lapangan.
“Kolaborasi lintas sektor ini penting agar perda yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan,” katanya.
Menurut Viktor, tanpa peta jalan yang jelas, pembangunan pariwisata bisa menghadapi berbagai persoalan teknis seperti akses transportasi, lahan parkir, dan infrastruktur menuju objek wisata.
“Tanpa peta jalan yang jelas, bisa timbul masalah seperti persoalan transportasi, parkir, hingga akses jalan menuju objek wisata, apalagi jika berada dekat jalan nasional,” jelasnya.
Ia juga menyarankan agar Kota Samarinda memiliki dinas pariwisata yang berdiri sendiri, demi mempercepat dan memaksimalkan pembangunan sektor ini.
“Seharusnya ada dinas pariwisata yang berdiri sendiri agar pembangunan sektor ini lebih maksimal,” tegas Viktor.
Viktor menutup pernyataannya dengan menegaskan pentingnya kesiapan pariwisata menjadi tulang punggung ekonomi Samarinda ke depan.
“Ketika tambang tak lagi menjadi andalan, pariwisata harus siap menjadi tulang punggung baru ekonomi Samarinda. Perda ini harus jadi dasar hukum yang kuat dan visioner,” pungkasnya. (W/ADV/Rangga)





