wartapedia.co.id, SAMARINDA – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas’ud mengatakan bahwa kebijakan efisiensi anggaran memberikan dampak buruk bagi sektor perhotelan.
Hal ini terlihat pada okupansi hotel di seluruh kabupaten dan kota di Kaltim secara signifikan mengalami penurunan sejak adanya kebijakan pemerintah pusat yang memberikan pembatasan terhadap pengelolaan APBD.
Bahkan, saat ini pemerintah maupun DPRD banyak menggelar kegiatan seperti rapat, pertemuan dan kegiatan lainnya di fasilitas sendiri.
“Kami saja efisiensi anggaran itu sebanyak Rp700 miliar, makanya kegiatan pertemuan atau rapat itu dilaksanakan di kantor atau aula,” ujarnya.
Sehingga dengan adanya kondisi ini, membuat sektor hotel sedang lesu. Bahkan jika situasi ini berkepanjangan maka akan memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor tersebut.
“Tapi semoga ini tidak lama-lama ya, dan semoga segera dicabut kebijakan ini supaya tidak ada yang dirugikan, atau PHK besar-besaran nantinya,” pungkasnya. (W/ADV/SR).
