wartapedia.co.id, SAMARINDA — Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) memang menghadirkan tantangan besar terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Namun di lain sisi, tantangan besar IKN juga harus memenuhi perlindungan hak-hak masyarakat adat.
Hal itu mengingat, IKN merupakan proyek besar yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan ini tidak mengabaikan keberlanjutan sosial, budaya, dan lingkungan yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat adat.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Subandi menekankan bahwa meskipun IKN dapat mendorong kemajuan ekonomi dan pembangunan, aspek-aspek sosial dan budaya masyarakat adat harus tetap menjadi prioritas. Perlindungan hak-hak mereka, termasuk akses atas tanah dan sumber daya alam, serta pelestarian budaya mereka, harus diakomodasi dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek IKN.
“Perlindungan terhadap masyarakat adat bukan hanya sebuah keharusan, tetapi tanggung jawab yang harus diemban oleh pemerintah. Mereka adalah bagian dari sejarah dan identitas kita yang tidak bisa diabaikan,” ungkap Subandi, dengan tegas
Bagi Subandi, pembangunan yang tidak sensitif terhadap hak-hak masyarakat adat berisiko menimbulkan konflik sosial, ketegangan, dan kerusakan lingkungan yang lebih luas. Oleh karena itu, melibatkan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan adalah langkah penting.
Hal itu didasari dengan pengetahuan tradisional yang mendalam mengenai kelestarian alam, masyarakat adat berperan vital dalam menjaga keseimbangan lingkungan yang pada gilirannya juga menjadi bagian dari pembangunan IKN itu sendiri.
“Pembangunan fisik memang penting, tetapi keberlanjutan sosial dan budaya juga harus diperhatikan. Masyarakat adat adalah mitra dalam pembangunan ini, mereka memiliki kearifan lokal yang sangat berharga dalam mengelola sumber daya alam,” ujar Subandi, menambahkan bahwa hak-hak masyarakat adat, terutama terkait pengelolaan lahan dan sumber daya alam di tanah leluhur mereka, harus dijamin dengan kuat.
Subandi juga menggarisbawahi pentingnya kebijakan yang mendukung keberlanjutan hidup masyarakat adat. Bagi Subandi, kebijakan yang hanya berwacana tanpa implementasi yang jelas akan sia-sia.
“Kebijakan pemerintah harus mencakup perlindungan tanah adat dan pelibatan langsung masyarakat adat dalam proses pembangunan. Ini penting agar pembangunan IKN bisa berjalan tanpa mengorbankan nilai-nilai tradisional yang sudah ada,” katanya.
Pembangunan IKN, menurut Subandi, dengan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, IKN dapat menjadi contoh pembangunan yang tidak hanya memperhatikan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keadilan sosial dan kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.
“Masyarakat adat adalah warisan berharga yang tak ternilai. Pembangunan IKN harus memastikan mereka tetap memiliki tempat dan peran yang setara dalam pembangunan yang lebih maju dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Pemerintah juga perlu memastikan adanya mekanisme hukum yang jelas untuk melindungi hak-hak mereka, termasuk hak atas tanah adat dan hak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam.
“Keberhasilan IKN akan tergantung pada sejauh mana kita bisa menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dan pelestarian nilai-nilai budaya yang ada. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus memastikan masyarakat adat tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan besar ini,” tegas Subandi.
Subandi menyatakan bahwa ia bersama rekan-rekannya akan terus mengawasi dan mengawal hak-hak masyarakat adat. Keterlibatan masyarakat adat dalam setiap pengambilan keputusan harus menjadi hal yang wajib dalam tahapan pembangunan.
“Kami bertanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka tetap memiliki tempat yang setara dalam pembangunan Kaltim yang lebih maju dan berkelanjutan,” pungkasnya, menutup pembicaraan dengan semangat perjuangan untuk hak-hak masyarakat adat di Kaltim. (DPRDKaltim/Adv/IA)





