wartapedia.co.id, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027 sebesar Rp4.046.360. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp283.929 atau 7,55 persen dibandingkan UMP Tahun 2026 yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp3.762.431.
Penetapan tersebut diumumkan melalui Pengumuman Gubernur Kalimantan Timur Nomor 500.15.14.1/6651/DTKT.Srk-IV tentang Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027. Pengumuman itu ditetapkan di Samarinda pada 21 November 2026, sebagai tindak lanjut Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.373/2026 tertanggal 20 November 2026.
UMP Kaltim 2027 berlaku bagi pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Sementara itu, bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, pengupahan mengacu pada struktur dan skala upah yang wajib disusun serta diterapkan oleh masing-masing perusahaan.
Dalam ketentuan tersebut, Gubernur Kalimantan Timur juga menegaskan bahwa pengusaha dilarang membayar upah pekerja lebih rendah dari UMP yang telah ditetapkan.
Ketentuan UMP Kaltim 2027 mulai berlaku pada 1 Januari hingga 31 Desember 2027. Dengan demikian, seluruh perusahaan dan pekerja di wilayah Kalimantan Timur diharapkan memperhatikan serta melaksanakan ketentuan pengupahan tersebut sesuai dengan masa kerja masing-masing.
Penetapan UMP Tahun 2027 ini mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Selain itu, penetapan tersebut juga memperhatikan surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tertanggal 16 November 2026 mengenai penyampaian data kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan sebagai dasar penetapan upah minimum tahun 2027.
Dengan ditetapkannya UMP tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap ketentuan pengupahan tahun 2027 dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak, baik pekerja maupun pengusaha, guna mendukung perlindungan hak pekerja serta terciptanya hubungan industrial yang harmonis di Kalimantan Timur. (*)



