wartapedia.co.id, SAMARINDA — Anggota DPRD Kaltim, Sulasih, baru-baru ini menyelesaikan kegiatan reses atau serap aspirasi masyarakat pada masa sidang I tahun 2024. Dalam kunjungannya, Sulasih menyambangi 13 titik di enam Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), yaitu Bengalon, Rantau Pulung, Wahau, Kombeng, Sangatta Utara, dan Sangatta Selatan.
Usai kegiatan tersebut, Sulasih mengungkapkan bahwa antusiasme masyarakat sangat tinggi untuk berdialog dan menyampaikan aspirasi mereka. Berbagai masalah dan kebutuhan masyarakat pun terungkap, mulai dari kondisi infrastruktur, jembatan, dan pendidikan, hingga program pemberdayaan UMKM yang dinilai belum sepenuhnya menjangkau masyarakat.
“Usulan masyarakat beragam, mulai dari kondisi infrastruktur jalan, jembatan, kondisi pendidikan, hingga program-program UMKM yang sejauh ini belum sepenuhnya sampai ke masyarakat,” ujar Sulasih.
Sulasih menyoroti semangat luar biasa para pelaku UMKM di daerah pemilihannya, terutama ibu-ibu yang ingin mandiri secara ekonomi melalui usaha mikro, kecil, dan menengah.
Namun, Ia mencatat bahwa perhatian pemerintah terhadap UMKM, khususnya di daerah pedesaan, masih belum merata. Menurutnya, dukungan pemerintah kepada pelaku UMKM di daerah terpencil harus lebih ditingkatkan agar mereka dapat berkembang lebih baik.
“Ibu-ibu pelaku UMKM di Dapil saya punya semangat yang luar biasa. Mereka ingin mandiri secara ekonomi, tapi dukungan dari pemerintah belum cukup maksimal. Ini yang harus kita dorong agar mereka bisa berkembang lebih baik,” ungkap Sulasih.
Selain itu, Sulasih juga menekankan perlunya perhatian lebih dari pemerintah terhadap masalah infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di daerah-daerah pelosok Kutim.
Ia menyatakan bahwa infrastruktur yang buruk dan akses terbatas ke layanan pendidikan serta kesehatan di wilayah terpencil masih menjadi persoalan yang perlu segera diselesaikan.
“Kondisi infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di Kutim masih membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah, terutama di daerah-daerah pelosok yang sulit dijangkau,” tambahnya.
Sulasih juga mengungkapkan permasalahan administratif yang cukup pelik, seperti status desa di Kecamatan Bengalon yang telah berusia 15 tahun, namun hingga kini belum menjadi desa definitif. Menurutnya, masalah status desa ini perlu segera diselesaikan agar masyarakat tidak bingung tentang status administratif mereka.
“Ini juga masalah penting yang harus segera ditindaklanjuti. Jangan sampai masyarakat bingung dengan status desa mereka,” tegasnya.
Sebagai legislatif, Sulasih berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Kutim di parlemen. Ia akan mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim untuk memberikan perhatian lebih kepada wilayah-wilayah terpencil, meningkatkan pembangunan infrastruktur, serta memberikan dukungan yang lebih besar kepada pemberdayaan UMKM dan perbaikan kualitas pendidikan di Kutim.
“Saya akan pastikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat ini dibahas bersama rekan-rekan di DPRD Kaltim dan mendorong Pemprov Kaltim untuk memberikan atensi lebih,” pungkasnya.
Dengan komitmen tersebut, Sulasih berharap berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat Kutim dapat segera diatasi dan membawa perubahan positif bagi kesejahteraan mereka. (DPRDKaltim/Adv/IA)





