wartapedia.co.id, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menghadapi ruang fiskal yang semakin terbatas seiring proyeksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada 2027. Jika pada 2026 APBD berada di angka Rp7,9 triliun, tahun depan diperkirakan hanya berkisar Rp5,9 triliun hingga Rp6,1 triliun.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, kondisi tersebut berbeda dengan asumsi yang digunakan saat penyusunan anggaran sebelumnya. Pada 2023, APBD Kukar berada di kisaran Rp11 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp14 triliun pada 2024 dan Rp12,5 triliun pada 2025.
Menurutnya, penurunan pendapatan daerah berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah dalam membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.
“Namun, setelah kita menjabat, ternyata terjadi penurunan APBD. Tahun ini APBD kita berada di angka Rp7,9 triliun, sedangkan untuk tahun depan diprediksi hanya berkisar Rp5,9 triliun hingga Rp6,1 triliun,” ujarnya saat diwawancarai di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Jumat (6/11/2026).
Aulia menjelaskan, pemerintah daerah harus membagi belanja berdasarkan kebutuhan yang bersifat tetap atau fixed cost dan kebutuhan operasional yang lebih fleksibel atau dynamic cost.
Salah satu kebutuhan tetap adalah belanja pegawai. Saat ini, Pemkab Kukar mengalokasikan sekitar Rp2,4 triliun untuk membiayai kurang lebih 18 ribu aparatur sipil negara (ASN), baik PNS maupun PPPK.
Sementara itu, belanja operasional mencakup kebutuhan listrik, air, perjalanan dinas, makan dan minum, serta berbagai keperluan untuk menunjang aktivitas organisasi pemerintahan. Komponen ini menjadi salah satu pos yang dapat dirasionalisasi ketika kemampuan keuangan daerah menurun.
Aulia mengapresiasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin Sekretaris Daerah Kukar karena dinilai mampu melakukan penyesuaian belanja operasional secara signifikan.
Ia menyebut, belanja operasional yang pada 2023 hingga 2025 berada di kisaran Rp1,1 triliun, pada 2026 turun menjadi sekitar Rp400 miliar. Dengan demikian, terdapat penghematan sekitar Rp700 miliar.
“Selain belanja operasional, ada juga komponen belanja modal dan belanja barang dan jasa yang nantinya turut terpengaruh,” katanya.
Aulia menyebut belanja pegawai dan operasional sebagai bagian dari kebutuhan minimum fiskal, yakni kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar roda pemerintahan tetap berjalan. Setelah kebutuhan tersebut terpenuhi, pemerintah baru dapat mengalokasikan anggaran untuk berbagai prioritas pembangunan lainnya.
Menurutnya, kondisi saat ini menuntut pemerintah daerah lebih cermat dalam mencari sumber pendapatan dan mengoptimalkan belanja. Situasi tersebut berbeda dengan tahun-tahun ketika kemampuan APBD masih besar sehingga tekanan terhadap pengelolaan anggaran tidak terlalu terasa.
Dampak keterbatasan fiskal juga terlihat pada kebutuhan pemeliharaan infrastruktur. Aulia mencontohkan, penanganan titik-titik longsor di sejumlah wilayah Kukar diperkirakan membutuhkan anggaran lebih dari Rp100 miliar.
Ia menilai pekerjaan tersebut tetap penting meskipun tidak menghasilkan pembangunan jalan baru. Penanganan longsor diperlukan untuk menjaga jalan yang sudah ada agar tidak mengalami kerusakan lebih parah.
“Bagi masyarakat, penanganan longsor mungkin bukan pembangunan karena tidak menghasilkan jalan baru. Padahal, pekerjaan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga infrastruktur yang sudah ada,” tutupnya. (W/ADV/S)
