wartapedia.co.id, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mempertimbangkan penyediaan rumah tapak tipe 36 sebagai hunian bagi warga yang akan direlokasi dari kawasan bantaran Sungai Tenggarong, khususnya di sepanjang Jalan Kartini dan Jalan Mayjen Panjaitan.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kukar, Muhammad Aidil, mengatakan konsep rumah tapak dinilai lebih sesuai dengan kebiasaan masyarakat dibandingkan rumah susun. Sebab, warga selama ini terbiasa menempati rumah tapak.
“Rumah susun mungkin belum terbiasa bagi warga. Teman-teman masih terbiasa dengan rumah tapak seperti yang saat ini mereka tempati,” ujarnya saat diwawancarai di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Jumat (6/11/2026).
Aidil menjelaskan, tipe hunian masih dapat berkembang dalam pembahasan lebih lanjut. Namun, tipe 36 menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan dengan mengacu pada skema subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Ia menyebut perkiraan harga rumah dalam skema tersebut sekitar Rp180 juta, khusus untuk bangunan rumah. Sementara itu, harga hunian secara keseluruhan juga dipengaruhi komponen tanah dan prasarana, sarana, serta utilitas umum (PSU).
Menurut Aidil, apabila pemerintah pusat maupun daerah dapat memberikan subsidi untuk tanah dan fasilitas PSU, biaya yang harus ditanggung masyarakat berpeluang lebih rendah. Dengan begitu, harga rumah dan besaran cicilan diharapkan lebih terjangkau bagi warga terdampak relokasi.
“Kalau tanah dan fasilitas PSU-nya disubsidi, mungkin harga rumah bisa turun. Minat warga juga bisa meningkat karena harga turun dan cicilannya lebih ringan. Mungkin bisa cukup dengan gaji mereka,” katanya.
Konsep pembiayaan tersebut masih perlu dibahas lebih lanjut bersama pemerintah pusat dan perangkat daerah terkait. Skema subsidi tanah dan PSU diharapkan menjadi salah satu pertimbangan agar relokasi tidak hanya menyediakan tempat tinggal baru, tetapi juga memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat. (W/ADV/S)
