wartapedia.co.id, PENAJAM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor, menyatakan ketidakpuasannya terhadap pemerintah daerah yang dinilainya lamban dalam memfungsikan sejumlah fasilitas pasar yang sudah rampung dibangun di wilayah tersebut. Syahrudin menekankan pentingnya mengaktifkan fasilitas tersebut agar tidak menjadi proyek mangkrak.
“Ketika itu dibangun ya mestinya sudah dimanfaatkan. Kan selama ini kita selalu mengingatkan, kapan itu dimanfaatkan. Di forum-forum rapat selalu kita ingatkan,” ucap Syahrudin, mengkritisi keterlambatan dalam pemanfaatan pasar.
Ia menambahkan bahwa beberapa lokasi seperti Pasar Riko dan Pasar Waru hingga kini masih belum dioperasikan meskipun pembangunannya telah selesai. Pasar Ikan Babulu juga mengalami nasib yang serupa, terbengkalai dan tidak ditempati oleh pedagang.
“Yang kita ingatkan itu bukan hanya Pasar Riko, tetapi Pasar Waru juga selalu ingatkan, karena yang di Waru itu sudah dibangun sampai sekarang enggak juga difungsikan. Ada beberapa pasar yang sudah dibangun tetapi tidak ditempati termasuk pasar ikan Babulu,” tambah Syahrudin.
Ketua DPRD PPU tersebut juga menyinggung tentang beberapa Water Treatment Plant (WTP) yang telah dibangun di beberapa titik, termasuk di Babulu, yang hingga saat ini masih belum difungsikan.
“Kita mau itu tidak hanya dibangun, tetapi setelah dibangun itu harus segera dioperasikan. Sama dengan WTP yang ada di mana saja, termasuk yang di Babulu ada 20 titik, tetapi tidak difungsikan,” terangnya.
Syahrudin juga menyampaikan kebingungannya mengenai prioritas pemerintah daerah dalam mengelola fasilitas yang sudah ada. Ia mengkritik lemahnya pengawasan yang menjadi sorotan dan menyebabkan fasilitas tersebut tidak segera dioperasikan.
“Kita juga bingung, pemerintah ini yang diurus apa, sementara itu sudah dibangun, kenapa pemerintah ini, nanti dibilang lemah pengawasannya padahal selalu diingatkan,” pungkasnya.
Masalah ini menggambarkan ketidakjelasan arah kebijakan dan pengelolaan aset daerah yang dilakukan oleh pemerintah setempat. DPRD PPU berharap agar pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk mengoperasikan pasar dan fasilitas lain yang telah dibangun, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan efisiensi penggunaan anggaran. (W/Adv/I)
