wartapedia.co.id, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berupaya memperkuat pemerataan pelayanan kesehatan hingga tingkat desa. Selain memastikan ketersediaan dokter di puskesmas, pemerintah daerah juga menyiapkan penganggaran tenaga perawat dan bidan untuk mendukung pelayanan kesehatan di masing-masing desa.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, pemenuhan tenaga kesehatan menjadi salah satu hal yang dievaluasi dalam momentum peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 Tahun 2026. Menurutnya, masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu dituntaskan, terutama terkait ketersediaan tenaga medis pada layanan kesehatan dasar.
Ia menyebut, sebelumnya Puskesmas Muara Wis dan Tabang sempat tidak memiliki dokter. Namun, saat ini kebutuhan dokter di kedua puskesmas tersebut telah terpenuhi. Pemerintah daerah bersama Dinas Kesehatan berkomitmen menjaga keberlanjutan ketersediaan petugas agar pelayanan kepada masyarakat tidak kembali terganggu.
“Kemarin Puskesmas Muara Wis dan Tabang itu dokternya tidak ada. Tapi hari ini sudah terpenuhi dan kami beserta Dinas Kesehatan berkomitmen untuk menjaga kontinuitas para petugas kesehatan untuk melayani masyarakat kita,” ujar Aulia usai upacara HKN ke-62 di halaman Tangga Arung Square, Tenggarong, Kamis (12/11/2026).
Untuk memperluas jangkauan pelayanan, Pemkab Kukar juga menyiapkan dukungan tenaga kesehatan di tingkat desa. Aulia menyebut, dalam anggaran daerah telah dimasukkan alokasi untuk satu perawat dan satu bidan di masing-masing desa.
Langkah tersebut ditempuh karena kebutuhan tenaga kesehatan dinilai tidak dapat sepenuhnya dipenuhi hanya dengan mengandalkan aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
“Nah, kita sadar bahwa ASN dan PPPK saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan. Hari ini kita juga sudah memasukkan di anggaran DKKD kita, di masing-masing desa untuk satu perawat, satu bidan,” katanya.
Selain memperkuat layanan dasar, pemerintah daerah juga mengembangkan layanan kesehatan rujukan melalui operasional Rumah Sakit Muara Badak. Kehadiran rumah sakit tersebut diharapkan memudahkan masyarakat Muara Badak dan Marangkayu yang sebelumnya harus menuju Samarinda atau Bontang ketika membutuhkan pelayanan rumah sakit.
Aulia menjelaskan, secara pemetaan wilayah, layanan rujukan Kukar ditopang sejumlah rumah sakit. Wilayah hulu dilayani RS Dayaku Raja, kawasan pesisir utara oleh RS Aji Batara Agung Dewa Sakti, sementara seluruh jaringan layanan tersebut terkoneksi dengan RSUD Aji Muhammad Parikesit.
Menurutnya, penguatan layanan dasar dan rujukan tersebut diarahkan untuk membangun sistem kesehatan daerah yang lebih terintegrasi. Melalui sistem itu, pembagian peran dan tugas setiap fasilitas maupun unsur pelayanan kesehatan diharapkan semakin jelas.
Aulia juga menyampaikan perkembangan penanganan stunting di Kukar. Ia menyebut angka stunting yang sebelumnya berada di kisaran 14 persen kini telah mengarah ke 12 persen. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan angka awal yang pernah berada di kisaran 20 hingga hampir 27 persen.
“Untuk stunting, kita terendah di seluruh Provinsi Kalimantan Timur. Hari ini kita sudah berada di angka, sudah mengarah ke 12 persen dari 14 persen sebelumnya kita bertahan. Dulu kita start-nya dari angka 20, hampir 27 persen,” ungkapnya.
Selain stunting, Aulia menyebut capaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan telah berada di atas 70 persen. Ia mengapresiasi kerja sama Dinas Kesehatan, puskesmas, rumah sakit, organisasi profesi, serta seluruh tenaga kesehatan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Momentum HKN, lanjutnya, diharapkan menjadi bahan evaluasi bersama agar berbagai upaya yang telah berjalan dapat terus diperbaiki dan menjangkau seluruh masyarakat Kukar. (W/ADV/S)
