wartapedia.co.id, Samarinda – Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Joni Sinatra Ginting, menyoroti kebutuhan referensi yang lebih efektif dalam Perda. Menurutnya, referensi yang jelas sangat penting untuk menetapkan kriteria dan standar yang lebih pasti dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa efektivitas Perda ini tidak hanya berlaku di wilayah lokal dan mencatat bahwa ranah Perda tentang bantuan hukum ada di pengadilan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), serta kejaksaan, yang masing-masing memiliki standar dan kriteria yang berbeda.
“Referensi dalam Perda ini sebaiknya mencakup wilayah yang lebih luas, tidak hanya di Samarinda dan Kalimantan Timur (Kaltim), karena efektivitas Perda ini tidak hanya berlaku di wilayah setempat. Ranah Perda tentang bantuan hukum ini juga ada di pengadilan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), serta kejaksaan, dan semua memiliki standar dan kriteria yang berbeda,” jelasnya Kamis (16/11/2023).
Dalam konteks implementasi, Joni menyatakan bahwa Perda tentang bantuan hukum masih belum optimal. Untuk itu, DPRD Samarinda sedang merencanakan koordinasi terkait bantuan hukum dari bagian hukum kota ke Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol).
“Kami ingin memastikan bahwa bantuan hukum yang diberikan memang benar-benar efektif dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu, peran Kesbangpol akan diperkuat dalam mengkoordinasikan upaya bantuan hukum di kota,” tambahnya.
Joni menambahkan bahwa peran Kesbangpol akan diperkuat dalam mengkoordinasikan upaya bantuan hukum di kota.
Perbedaan utama antara Perda tentang bantuan hukum di tingkat lokal dengan program serupa di tingkat nasional terletak pada sumber dana. Di tingkat nasional, program ini menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan di Samarinda, Perda tentang bantuan hukum dijalankan dengan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (W/Adv/I)
