wartapedia.co.id, SAMARINDA – Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Norhayati Usman, menghadiri rapat identifikasi pekerjaan yang berpotensi tidak selesai pada tahun 2025. Rapat ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Pemprov Kaltim, Sri Wahyuni, didampingi Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Ujang Rachmad. Acara tersebut juga dihadiri oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Irhamsyah, dan Kepala Bappeda Provinsi Kaltim, Yusliando.
Pertemuan yang bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan sebagai upaya optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Dalam sambutannya, Sri Wahyuni menyampaikan bahwa capaian kinerja tahun ini baru mencapai 9%, jauh di bawah pencapaian tahun sebelumnya. Hal ini, menurutnya, disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk efisiensi anggaran dan pergeseran pelaksanaan program.
“Kita ingin mengetahui apa saja kendala yang dihadapi masing-masing OPD. Memang ada penyesuaian, yaitu efisiensi dan pergeseran anggaran, tetapi kegiatan yang tidak termasuk dalam efisiensi sudah bisa dilaksanakan,” ungkap Sri Wahyuni.
Ia menekankan bahwa pergeseran anggaran tahap pertama telah selesai, dan kegiatan yang tidak terkena efisiensi seharusnya sudah dapat berjalan. “Tidak ada alasan untuk menunda kegiatan karena hanya beberapa yang terkena efisiensi. Bahkan kita sudah masuk pada pergeseran kedua untuk kebutuhan gaji dan makan-minum,” tegasnya.
Permasalahan yang dibahas dalam rapat ini meliputi efisiensi anggaran, perubahan regulasi E-Katalog dari versi 5 ke versi 6, pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, serta pengaturan anggaran kas pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Dengan catatan-catatan ini, saya harap semua pihak dapat mencermati apa yang bisa dilaksanakan dan mana yang perlu direalokasi. Jangan sampai terjadi pembelanjaan untuk kegiatan pendukung yang tidak esensial,” imbuh Sri Wahyuni.
Ia juga mengingatkan agar OPD mematuhi ketentuan terkait proporsi belanja publik dan belanja penunjang, di mana belanja publik harus lebih besar dari belanja penunjang. Selain itu, BPKP Kaltim akan terus memantau efektivitas penggunaan anggaran di setiap OPD.
“Belanja harus difokuskan pada kebutuhan utama, bukan aksesoris. Ini penting agar APBD 2025 dapat dioptimalkan sesuai target,” tutupnya. (W/ADV/SR)





