wartapedia.co.id, BALIKPAPAN – Sekretaris Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Ari Sanda, menjelaskan bahwa penyelesaian persoalan pembayaran antara pihak terkait perlu memperhatikan sejumlah persyaratan, terutama terkait jaminan tanah dan kemampuan pembayaran secara bertahap.
Menurut Ari, salah satu hal yang menjadi perhatian utama adalah adanya jaminan berupa tanah untuk memastikan proses pembayaran dapat berjalan sesuai kesepakatan.
Ia menyebutkan, skema pembayaran yang dibicarakan memungkinkan dilakukan secara berangsur dengan jangka waktu hingga 12 bulan. Namun, mekanisme tersebut tetap perlu disertai kejelasan jaminan dari pihak yang berkewajiban membayar.
“Yang pertama adalah jaminan berupa tanah. Kemudian, pihak tersebut hanya mampu melakukan pembayaran secara berangsur selama 12 bulan,” ujar Ari, Rabu (30/9/2026).
Ari menilai, sebelum kesepakatan dijalankan, seluruh persyaratan administrasi harus terlebih dahulu dipenuhi oleh masing-masing pihak.
Kelengkapan administrasi tersebut menjadi bagian penting agar proses penyelesaian memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Setelah seluruh dokumen dan persyaratan administrasi dilengkapi, kedua belah pihak dapat melanjutkan pembahasan untuk menentukan kesepakatan bersama.
“Semua administrasi harus dilengkapi terlebih dahulu, kemudian kedua belah pihak dapat membuat kesepakatan,” katanya.
Lebih lanjut, Ari menjelaskan bahwa proses penyelesaian persoalan tersebut pada dasarnya telah memasuki ranah hubungan bisnis antara kedua pihak atau business to business (B2B).
Dalam posisi tersebut, DPRD Kota Balikpapan hanya berperan sebagai pihak yang memfasilitasi komunikasi dan menjembatani kepentingan para pihak agar proses pembahasan dapat berjalan.
Dengan demikian, keputusan akhir mengenai mekanisme pembayaran, jaminan, serta kesepakatan penyelesaian tetap menjadi kewenangan masing-masing pihak yang terlibat.
“Ini sudah kembali ke ranah mereka, B2B atau business to business. DPRD hanya menjembatani,” pungkasnya. (W/ADV/SR)
