wartapedia.co.id, PPU – Pemerintah memang punya tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan, tetapi bukan berarti masyarakat bisa sepenuhnya lepas tangan. Begitu penegasan Anggota Komisi III DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Jhon Kenedy, saat menyinggung persoalan pengelolaan sampah dan implementasi program bank sampah yang belum berjalan maksimal di sejumlah titik.
Menurut Jhon, kesadaran masyarakat adalah elemen paling fundamental dalam mendukung keberhasilan program pengelolaan sampah. Tanpa keterlibatan aktif warga, program sebaik apapun akan sulit berjalan, apalagi jika semua hanya berharap pada intervensi pemerintah daerah.
“Memang harus mulai dari kesadaran, sebenarnya. Jadi kalau semuanya persoalan dilemparkan kepada pemerintah, juga akan sulit. Daerahnya juga tidak akan maju,” ujarnya.
Ia menilai, salah satu hambatan utama selama ini justru terletak pada pola pikir publik yang masih reaktif. Sampah dianggap sebagai urusan teknis petugas kebersihan semata, padahal sebagian besar sumber sampah berasal dari rumah tangga.
Program bank sampah yang diusung oleh pemerintah dan komunitas lingkungan pun acapkali jalan di tempat, lantaran minimnya partisipasi warga.
“Makanya saya bilang, masyarakat harus bersatu padu mendukung programnya pemerintah,” katanya menegaskan.
Pemerintah daerah, sambung Jhon, tidak bisa bekerja sendiri. Anggaran yang tersedia untuk sektor kebersihan terbatas dan harus dibagi ke banyak pos lain, termasuk infrastruktur dan pelayanan dasar.
“Kalau persoalan sampah ini kita serahkan kepada pemerintah, kan kemampuan pemerintah ini terbatas karena alokasinya harus dibagi. Ada batasan,” tambahnya.
Menurutnya, peran warga bisa dimulai dari hal kecil seperti memilah sampah dari rumah, tidak membuang sampah sembarangan, hingga aktif mengikuti kegiatan daur ulang atau bank sampah di lingkungan sekitar.
Jhon menyebut, edukasi dan konsistensi dalam membangun budaya sadar lingkungan perlu digalakkan sejak dini.
“Masyarakat juga harus sadar bagaimana sampah ini dikelola dengan bagus,” katanya. (W/ADV/S)
