wartapedia.co.id, Tenggarong – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kutai Kartanegara (Kukar) memperluas pelayanan administrasi kependudukan dengan mendatangi langsung warga yang mengalami keterbatasan fisik maupun kesulitan akses ke pusat pelayanan.
Pelayanan jemput bola tersebut menyasar warga yang belum memiliki dokumen kependudukan karena kondisi kesehatan, disabilitas, maupun tinggal di wilayah terpencil. Petugas bahkan mendatangi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) serta warga yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit untuk melakukan perekaman data.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdukcapil Kukar, Muhamad Iryanto, mengatakan pelayanan administrasi kependudukan sebenarnya sudah tersedia melalui berbagai kanal, mulai dari layanan daring, kantor kecamatan, desa dan kelurahan, Mal Pelayanan Publik (MPP), hingga kantor Disdukcapil.
Namun, tidak semua warga dapat memanfaatkan fasilitas tersebut. Salah satunya warga yang mengalami kelumpuhan dan tinggal jauh dari pusat pelayanan, seperti di Kecamatan Muara Kaman.
Iryanto mencontohkan, pernah ada keluarga yang melaporkan anggota keluarganya mengalami kelumpuhan dan belum pernah melakukan perekaman KTP elektronik, meskipun sudah masuk kategori wajib KTP. Kondisi itu menjadi kendala ketika yang bersangkutan membutuhkan pelayanan kesehatan.
Sebab, program berobat gratis pemerintah daerah membutuhkan kelengkapan identitas kependudukan. Sementara itu, proses pelayanan melalui BPJS dapat terkendala apabila data kependudukan warga belum lengkap.
“Ketika ada warga yang tidak memungkinkan datang ke kantor desa untuk melakukan perekaman, tim kami turun langsung memberikan pelayanan jemput bola,” ujar Iryanto saat wawancara, Kamis (29/10/2026).
Pelayanan serupa juga dilakukan di wilayah dengan keterbatasan jaringan internet. Salah satu contohnya di Desa Tanjung Berukang, yang membutuhkan fasilitas tambahan seperti Starlink untuk mengakses jaringan internet. Biaya penggunaan internet di wilayah tersebut disebut mencapai Rp10 ribu untuk dua jam.
Disdukcapil Kukar secara berkala mendatangi sejumlah desa di wilayah tersebut agar masyarakat tetap bisa mengurus dokumen kependudukan tanpa harus menempuh perjalanan jauh.
Menurut Iryanto, pelayanan juga diberikan kepada ODGJ yang tidak memungkinkan datang sendiri ke kantor pelayanan. Meski prosesnya lebih sulit, terutama saat petugas melakukan pendekatan dan pengambilan data biometrik, upaya tetap dilakukan agar mereka memiliki dokumen kependudukan.
“Jangan sampai ada warga yang tidak memiliki dokumen kependudukan hanya karena tempat tinggalnya jauh, berada di wilayah terpencil, mengalami kelumpuhan, atau merupakan penyandang disabilitas,” katanya.
Selain menjangkau warga dengan keterbatasan fisik dan akses wilayah, Disdukcapil Kukar juga melakukan perekaman terhadap penduduk pendatang yang belum mengurus perpindahan administrasi kependudukan.
Iryanto menyebut, terdapat warga dari luar daerah yang telah tinggal di Kukar, tetapi belum menyelesaikan administrasi kependudukannya. Ketika mengalami sakit dan membutuhkan pelayanan kesehatan, kondisi tersebut dapat menimbulkan kendala.
Dalam situasi seperti itu, petugas tetap memberikan pelayanan dengan mendatangi warga secara langsung, termasuk ketika mereka sedang dirawat di rumah sakit.
Pelayanan perekaman di rumah sakit, kata dia, dapat dilakukan sekitar dua hingga tiga kali dalam sebulan. Lokasinya antara lain di rumah sakit wilayah Samboja, Kota Bangun, hingga Samarinda.
“Meskipun warga tersebut berasal dari luar daerah, selama yang bersangkutan berdomisili di Kukar, kami tetap berupaya memberikan pelayanan administrasi kependudukan,” tutupnya.
Iryanto menegaskan, pelayanan administrasi kependudukan harus diberikan secara setara tanpa membedakan kondisi fisik maupun kemampuan ekonomi masyarakat. Kelengkapan dokumen menjadi penting agar setiap warga dapat mengakses layanan publik, termasuk pelayanan kesehatan. (W/ADV/S)
