wartapedia.co.id, SAMARINDA – Kebijakan tentang Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur terkait efisiensi anggaran memberikan dampak bagi daerah dalam menjalankan beberapa program.
Meski begitu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim saat ini tengah melakukan penyesuaian anggaran besar-besaran guna menjaga kesinambungan program prioritas di tengah gejolak efisiensi anggaran.
Hal ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPRD Kaltim dan sejumlah organisasi perangkat daerah di Gedung E DPRD Kaltim, Selasa (15/4/2025).
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, mengatakan jika langkah ini bukan hanya sekadar pemangkasan anggaran, melainkan bagian dari strategi fiskal yang terukur dan bertanggung jawab.
Salah satu kebijakan yang mencolok adalah pemangkasan drastis pada anggaran perjalanan dinas.
“Anggaran perjalanan dinas dipotong signifikan. Untuk program yang belum terealisasi di APBD Murni 2025, ada dua opsi, antara masuk ke APBD Perubahan 2025 bila waktu memungkinkan, atau digeser ke APBD Murni 2026,” terangnya.
Tak hanya itu, proyek-proyek strategis nasional yang ditangani Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) juga sempat terdampak. Selama Januari hingga Februari 2025, sejumlah kegiatan pembangunan infrastruktur sempat tertunda akibat blokir anggaran. Namun, menurut Abdulloh, hambatan itu mulai teratasi sejak Maret lalu.
“Dana BBPJN sudah kembali dibuka. Artinya, proyek-proyek yang tertahan kini bisa dilanjutkan. Ini penting untuk percepatan konektivitas dan aksesibilitas di wilayah Kaltim,” tambahnya. (W/ADV/SR).
