wartapedia.co.id, BALIKPAPAN – Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Muhammad Raja Siraj, menyatakan pihaknya akan kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas persoalan pengelolaan parkir di Kota Balikpapan, termasuk menyangkut nominal dan keseriusan pemerintah kota dalam melakukan penataan.
RDP tersebut nantinya akan melibatkan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pengawasan perparkiran.
Raja Siraj mengatakan, DPRD ingin mengetahui lebih jauh langkah konkret yang telah disiapkan pemerintah kota dalam menangani persoalan parkir, termasuk bagaimana sistem pengelolaan yang akan diterapkan ke depannya.
“Kami akan kembali menggelar RDP untuk membahas nominal serta keseriusan Pemerintah Kota Balikpapan, dalam hal ini Dinas Perhubungan. Nanti akan kami tanyakan kembali kepada Dishub,” kata Raja, Senin (28/9/2026).
Menurutnya, sejumlah kawasan di Balikpapan saat ini mulai berkembang menjadi pusat aktivitas masyarakat dengan tingkat kunjungan yang cukup ramai. Kondisi tersebut perlu diikuti dengan pengelolaan fasilitas parkir yang lebih tertata.
Ia menyebutkan, beberapa kawasan yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan parkir di antaranya Jalan MT Haryono dan kawasan Stadion Batakan. Kedua lokasi tersebut dinilai memiliki aktivitas masyarakat yang perlu didukung dengan sistem perparkiran yang baik.
“Pusat-pusat keramaian di Kota Balikpapan sekarang sudah semakin banyak. Salah satunya MT Haryono dan Stadion Batakan, sehingga pengelolaan parkir di kawasan tersebut harus menjadi perhatian,” katanya.
Lebih lanjut, Raja menilai sektor perparkiran memiliki potensi untuk memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan. Dengan pengelolaan yang optimal, penerimaan dari sektor tersebut dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.
Menurutnya, potensi tersebut perlu dimaksimalkan melalui sistem pengelolaan yang transparan dan terukur. Dengan demikian, aktivitas perparkiran di berbagai titik keramaian tidak hanya mendukung ketertiban lalu lintas, tetapi juga memberikan manfaat bagi pendapatan daerah.
“Ini juga sebenarnya salah satu ladang untuk meningkatkan PAD Kota Balikpapan melalui sektor perparkiran,” ujarnya.
Meski demikian, ia tidak menampik bahwa dalam pelaksanaan sistem pengelolaan parkir masih terdapat potensi kebocoran. Hal tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu dievaluasi agar penerimaan daerah dari sektor perparkiran dapat lebih maksimal.
“Kalau kebocoran, namanya sistem, pasti ada saja. Kita tidak bisa memungkiri bahwa masih ada ketidaksempurnaan dalam sistem tersebut,” katanya.
Karena itu, DPRD Balikpapan berharap melalui RDP bersama Dishub nantinya dapat diperoleh penjelasan mengenai evaluasi dan langkah perbaikan sistem perparkiran. Pembenahan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pengawasan, meminimalkan potensi kebocoran, serta mengoptimalkan kontribusi sektor parkir terhadap PAD Kota Balikpapan.
