wartapedia.co.id, BALIKPAPAN – Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, mendorong pemerintah untuk mulai mempersiapkan langkah konkret dalam mengatasi persoalan kepadatan lalu lintas, salah satunya melalui pelebaran sejumlah ruas jalan, termasuk Jalan Mulawarman.
Menurut Yono, peningkatan jumlah kendaraan di Kota Balikpapan perlu diimbangi dengan penyediaan infrastruktur jalan yang memadai. Hal ini penting agar kapasitas jalan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan mobilitas masyarakat yang terus berkembang.
Ia menilai, persoalan kemacetan tidak bisa hanya ditangani melalui pengaturan lalu lintas. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan pengembangan infrastruktur, terutama pada ruas jalan yang memiliki aktivitas kendaraan cukup tinggi.
Yono mencontohkan kawasan Jalan Mulawarman yang sebelumnya pernah menjadi lokasi pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur berkaitan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Seperti di Jalan Mulawarman. Dulu pernah ada pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan IKN. Ini sebenarnya bisa menjadi momentum untuk membicarakan kebutuhan pelebaran jalan,” kata Yono, Kamis (1/10/2026).
Menurutnya, pembebasan lahan yang pernah dilakukan tersebut dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk membahas pengembangan infrastruktur jalan ke depannya.
Ia berharap pemerintah dapat melihat peluang tersebut sebagai bagian dari perencanaan jangka panjang dalam meningkatkan kapasitas jalan di Kota Balikpapan.
Yono juga mengingatkan bahwa pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi maupun aktivitas transportasi di Balikpapan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Jika tidak diimbangi dengan pengembangan infrastruktur, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan kepadatan lalu lintas.
“Memang harus ada langkah-langkah konkret yang disiapkan. Tidak bisa dipungkiri, jumlah kendaraan di kota ini semakin meningkat sehingga kebutuhan terhadap jalan yang lebih lebar juga semakin besar,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa rencana pelebaran jalan harus disesuaikan dengan kewenangan masing-masing instansi. Sebab, pembangunan infrastruktur jalan tidak seluruhnya berada di bawah kewenangan pemerintah kota.
Karena itu, Yono mendorong Pemerintah Kota Balikpapan untuk membangun koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi agar rencana pengembangan jalan dapat dibahas dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
“Karena ini menyangkut kewenangan, tentu pemerintah kota harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun pihak provinsi,” pungkasnya. (W/ADV/SR)
