wartapedia.co.id, BALIKPAPAN – Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, H. Yusri, mendorong adanya revisi terhadap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan.
Menurut Yusri, revisi tersebut diperlukan untuk menyesuaikan aturan dengan berbagai persoalan yang berkembang di lapangan, khususnya terkait penyerahan fasilitas umum dan fasilitas sosial dari pengembang kepada pemerintah daerah.
Ia menilai, selama ini masih terdapat persoalan penyerahan PSU pada sejumlah kawasan perumahan yang ditinggalkan oleh pengelolanya. Kondisi tersebut berpotensi menyulitkan masyarakat ketika membutuhkan perbaikan maupun pembangunan fasilitas lingkungan.
Karena itu, DPRD Balikpapan ingin mendorong adanya perubahan regulasi agar proses penyerahan PSU memiliki mekanisme yang lebih jelas dan dapat memberikan solusi terhadap perumahan yang sudah tidak lagi dikelola oleh pengembang.
“Kami meminta adanya revisi terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang penyerahan PSU,” ujar H. Yusri, Jumat (16/10/2026).
Ia menjelaskan, Komisi III DPRD Balikpapan akan mencoba memformulasikan sejumlah poin perubahan yang nantinya dapat dimasukkan dalam revisi peraturan daerah tersebut.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah mekanisme penyerahan PSU pada kawasan perumahan yang pengembang atau pengelolanya sudah tidak lagi menjalankan aktivitas pengelolaan.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus agar masyarakat yang tinggal di kawasan perumahan tidak terus-menerus menghadapi kendala akibat belum jelasnya status fasilitas umum yang tersedia.
“Kami akan mencoba memformulasikannya. Mudah-mudahan perda tersebut dapat mengalami perubahan, terutama terkait penyerahan PSU pada perumahan yang sudah ditinggalkan pengelolanya,” jelasnya.
Yusri berharap, perubahan regulasi nantinya dapat menjadi landasan bagi pemerintah kota dalam menangani berbagai persoalan PSU yang belum diserahkan oleh pengembang, termasuk kawasan perumahan yang sudah tidak memiliki pengelola aktif.
Langkah tersebut juga diharapkan mampu mencegah munculnya persoalan baru akibat fasilitas perumahan yang terbengkalai, seperti jalan lingkungan, drainase, dan fasilitas umum lainnya yang membutuhkan penanganan.
Selain memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen perumahan, revisi perda tersebut diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum bagi para investor dan pengembang yang ingin berinvestasi di sektor properti Kota Balikpapan.
“Langkah ini diharapkan dapat mencegah munculnya persoalan fasilitas perumahan yang terbengkalai di kemudian hari, sekaligus memberikan kepastian hukum dan keamanan bagi para investor maupun masyarakat yang membeli rumah di Kota Balikpapan,” pungkasnya. (W/ADV/SR)
