wartapedia.co.id, BALIKPAPAN – Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Yusri, meminta pengembang perumahan di Kota Balikpapan memiliki itikad baik untuk menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) kepada pemerintah kota.
Menurut Yusri, penyerahan PSU menjadi hal penting agar pemerintah daerah dapat mengambil peran dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di kawasan perumahan.
Ia menjelaskan, setelah PSU diserahkan secara resmi, pemerintah kota dapat melakukan berbagai pembangunan fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat, mulai dari perbaikan jalan, drainase hingga penyediaan Penerangan Jalan Umum (PJU).
“Kalau sudah diserahkan, pemerintah kota bisa hadir dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, apakah itu jalan, drainase, PJU, maupun masalah penerangan jalan,” kata Yusri, Rabu (30/9/2026).
Karena itu, ia berharap para pengembang tidak menunda proses penyerahan PSU apabila seluruh kewajiban pembangunan fasilitas perumahan telah dipenuhi sesuai ketentuan.
Yusri menegaskan, diperlukan komitmen dari pihak pengembang agar proses penyerahan PSU dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, pemerintah kota memiliki dasar untuk melakukan intervensi pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut.
“Kita minta itikad baik dari pengembang untuk menyerahkan PSU-nya,” ujarnya.
Terkait kondisi Perumahan Daksa, Yusri menjelaskan bahwa kawasan tersebut hingga kini belum diserahkan secara resmi kepada Pemerintah Kota Balikpapan. Kondisi itu menjadi salah satu alasan pemerintah belum dapat mengambil alih pelaksanaan pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.
“Kalau masalah Perumahan Daksa, sebenarnya belum diserahkan kepada pemerintah kota. Makanya, pemerintah belum bisa hadir dalam melaksanakan pembangunan di wilayah tersebut,” jelasnya.
Ia pun meminta masyarakat memahami status pengelolaan kawasan perumahan tersebut. Selama PSU belum diserahkan, warga masih perlu menyampaikan kebutuhan pembangunan maupun permasalahan fasilitas lingkungan kepada pihak pengembang.
Menurutnya, hal itu juga berkaitan dengan kemungkinan masih adanya tanggung jawab pengembang yang belum diselesaikan, terutama apabila masih terdapat lahan di sekitar kawasan perumahan yang akan dikembangkan untuk pembangunan berikutnya.
“Kalau masih ada pengembangnya, warga harus meminta kepada pengembang. Biasanya masih ada lahan di sekitar situ yang masih akan mereka bangun. Makanya, mungkin mereka belum menyerahkan karena masih ada tanggung jawab dari pengembang,” pungkasnya. (W/ADV/SR)
