wartapedia.co.id, SAMARINDA – Di tengah menguatnya wacana perubahan status administratif Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, DPRD Kalimantan Timur justru menyoroti urgensi lain yang lebih mendesak: pembenahan manajemen proyek IKN secara menyeluruh.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menilai bahwa perhatian pemerintah pusat dan elite politik seharusnya lebih difokuskan pada perbaikan pelaksanaan di lapangan ketimbang melempar wacana perubahan status atau lokasi ibu kota yang dapat menciptakan kebingungan publik.
“Beberapa pembiayaan dari pemerintah pusat tetap berjalan. Masalahnya lebih pada molornya target, bukan berhenti total,” ujar Salehuddin, Kamis (23/7/2025).
Ia mengakui bahwa proyek IKN memang mengalami keterlambatan di sejumlah sektor, terutama akibat dinamika anggaran dan kesiapan infrastruktur. Namun, ia menegaskan bahwa pembangunan masih berlangsung dan pemerintah tetap menunjukkan komitmen, khususnya dalam sektor konektivitas dan infrastruktur dasar.
Menurutnya, solusi atas kendala tersebut bukanlah dengan mengubah status IKN menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Timur atau bahkan mengembalikan fungsi ibu kota ke Jakarta. Ia menekankan bahwa langkah besar semacam itu membutuhkan prosedur hukum yang jelas dan tidak bisa didasarkan semata pada opini politik sesaat.
“Kalau ada rencana mengubah status IKN atau menarik kembali ke Jakarta, tentu harus melalui revisi Undang-Undang, bukan cukup dengan opini. Ini menyangkut dasar hukum negara,” tegasnya.
Salehuddin mengingatkan bahwa revisi atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN bukan hal ringan. Dibutuhkan kajian komprehensif dan pelibatan lintas sektor untuk memastikan setiap keputusan benar-benar berpihak pada kepentingan jangka panjang bangsa.
“Revisi undang-undang harus diperlakukan sebagai proses konstitusional, bukan alat penyesuaian politik yang instan. Apalagi IKN adalah proyek jangka panjang,” ujarnya.
Ia pun mendorong agar energi politik yang ada diarahkan untuk memperbaiki sistem pelaksanaan proyek, termasuk transparansi anggaran, koordinasi antarinstansi, dan pemantauan progres secara berkala.
“Jika ada kekurangan, mari kita benahi bersama. Jangan ganggu proyek besar ini hanya karena perbedaan persepsi atau kepentingan jangka pendek,” pungkasnya. (W/ADV/SR).
