wartapedia.co.id , Kutai Kartanegara – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Paripurna ke-4 Masa Sidang I Tahun 2025 dengan agenda Laporan Badan Anggaran (Banggar) dan Kesepakatan Bersama terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (25/8/2025) di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani di dampingi unsur pimpinan DPRD Kukar dan dihadiri jajaran eksekutif, termasuk Bupati Kukar Aulia Rahman Basri, serta perwakilan Forkopimda.
Laporan Banggar dibacakan oleh Anggota DPRD Kukar, Farida, selaku juru bicara. Ia menyampaikan bahwa penyusunan RKPD 2026 menjadi momentum penting, bukan hanya sebagai bagian dari periode RPJMD 2021-2026, tetapi juga sebagai masa transisi menuju perencanaan pembangunan daerah berikutnya.
Kata dia, Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah melakukan serangkaian pembahasan terkait KUA-PPAS. Kebijakan umum anggaran tahun 2026 tetap mengacu pada asumsi makro ekonomi nasional, dengan fokus pada pembangunan sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, serta penciptaan lapangan kerja baru.
“Sejumlah sektor prioritas yang menjadi perhatian meliputi pertanian, pariwisata, pendidikan, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar,” ungkapnya.
Selain itu, Banggar DPRD Kukar mendorong adanya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peran aktif Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta sinergi program pembangunan dengan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.
Menurutnya, keselarasan program daerah dengan pemerintah provinsi maupun pusat juga menjadi penekanan dalam penyusunan kebijakan anggaran 2026. Dari sisi pendapatan, Banggar mencatat proyeksi total pendapatan Kukar tahun 2026 mencapai Rp7,583 triliun, yang bersumber dari PAD, dana transfer, dan penerimaan pembiayaan lainnya.
“Program prioritas pembangunan Kukar tahun 2026 diarahkan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, penguatan kebudayaan, pendidikan, pariwisata, daya saing daerah, pemerataan pendapatan, penyediaan air bersih, penataan permukiman, hingga penguatan konektivitas wilayah,” tutupnya. (W/ADV/JS)
