wartapedia.co.id, BALIKPAPAN – Kondisi fiskal daerah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pelaksanaan sejumlah kegiatan pembangunan di Kota Balikpapan. Sejumlah program yang seharusnya sudah dapat dilaksanakan hingga kini belum mendapat dukungan anggaran secara maksimal.
Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, H Yusri, mengatakan kondisi keuangan daerah saat ini diperkirakan belum sepenuhnya mencukupi untuk mendukung seluruh kegiatan yang telah direncanakan.
“Ada beberapa kegiatan yang seharusnya sudah bisa dilaksanakan tetapi belum bisa di-support sepenuhnya karena keadaan fiskal. Kondisi keuangan saat ini diperkirakan belum mencukupi,” ujar H Yusri, Kamis (3/9/2026).
Menurutnya, kemampuan penyerapan anggaran sangat berkaitan dengan kondisi fiskal daerah. Apabila kondisi keuangan daerah cukup kuat, maka pelaksanaan dan penyerapan anggaran terhadap berbagai program yang telah direncanakan dapat dilakukan secara lebih maksimal.
“Sebenarnya kalau soal penyerapan anggaran, jika fiskal bagus tentu bisa semaksimal mungkin. Artinya, kemampuan daerah dalam membiayai program yang sudah direncanakan sangat bergantung pada kondisi keuangan yang tersedia,” imbuhnya.
Yusri menegaskan, pemerintah daerah tetap perlu memperhatikan sumber-sumber pendanaan yang menjadi hak daerah. Apabila dana yang menjadi hak daerah tersebut telah diterima, maka dapat segera dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan yang telah ditetapkan sebagai prioritas.
“Bagaimanapun itu adalah hak daerah. Jika dana sudah masuk, bisa langsung melaksanakan pembangunan yang selama ini menjadi skala prioritas. Tentunya pelaksanaannya tetap disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Sementara itu, terkait pembahasan APBD Perubahan 2026, Yusri menyebutkan kemungkinan pembahasan baru dimulai pada pekan depan. Saat ini DPRD masih menunggu informasi lebih lanjut dari pimpinan terkait mekanisme serta jadwal pembahasan anggaran perubahan tersebut.
“Kemungkinan pekan depan baru dimulai. Kami masih menunggu informasi lebih lanjut dari pimpinan terkait dengan mekanisme dan jadwal pembahasan APBD Perubahan 2026,” ujarnya. (W/ADV/SR)
