wartapedia.co.id, BALIKPAPAN – Anggota DPRD Kota Balikpapan, Halili Adinegara, menyoroti kinerja Lurah Gunung Samarinda yang dinilai kurang aktif dalam menjalankan tugas dan berinteraksi dengan masyarakat di wilayahnya.
Halili menilai, seorang lurah seharusnya menjadi pemimpin di tingkat kelurahan yang aktif turun langsung ke tengah masyarakat. Kehadiran lurah dinilai penting untuk mengetahui berbagai persoalan sekaligus mengikuti kegiatan yang berlangsung di lingkungan warga.
Menurutnya, selama ini Lurah Gunung Samarinda dinilai jarang terlihat dalam berbagai kegiatan masyarakat, baik kegiatan keagamaan maupun kegiatan sosial lainnya.
“Lurah seharusnya sebagai pimpinan wilayah aktif turun ke masyarakat. Namun, selama ini Lurah Gunung Samarinda tidak pernah terlihat hadir di tengah masyarakat, baik dalam kegiatan keagamaan maupun kegiatan lainnya,” ujar Halili, Senin (28/9/2026).
Ia mengatakan, keluhan tersebut bukan hanya berasal dari dirinya, tetapi juga disampaikan oleh sejumlah Ketua RT yang mengalami kesulitan ketika ingin bertemu langsung dengan lurah.
Halili mengungkapkan, komunikasi antara pihak kelurahan dengan perangkat lingkungan maupun masyarakat seharusnya dapat berjalan dengan baik. Sebab, lurah memiliki peran penting dalam menampung aspirasi dan menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di wilayahnya.
“Bukan hanya saya yang mengeluhkan hal ini. Saya juga Ketua RT dan turut merasakan kesulitan tersebut. Selama ini, Ketua RT saja sulit untuk bertemu dengan lurah, apalagi masyarakat,” katanya.
Selain persoalan komunikasi, Halili juga menyoroti keberadaan lurah di kantor pelayanan. Ia menyebut, berdasarkan pengamatannya, lurah hanya berada di kantor dalam waktu singkat sebelum kembali meninggalkan kantor.
“Ke kantor hanya sebentar, kemudian keluar lagi. Sehingga, tidak lama berada di kantor,” ujarnya.
Atas kondisi tersebut, Halili mengaku telah mengusulkan agar Lurah Gunung Samarinda dimutasi ke kelurahan lain. Usulan itu, menurutnya, didasarkan pada aspirasi masyarakat dan seluruh Ketua RT yang berada di wilayah Gunung Samarinda.
Ia menegaskan, usulan mutasi tersebut bukan semata-mata berasal dari kepentingan pribadi, melainkan sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya perbaikan dalam pelayanan dan kepemimpinan di tingkat kelurahan.
“ Saya mengusulkan agar lurah tersebut dimutasi ke kelurahan lain. Hal ini berdasarkan usulan masyarakat dan seluruh Ketua RT yang ada di Gunung Samarinda,” ungkapnya.
Terkait tindak lanjut usulan tersebut, Halili menyebut keputusan sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Kota Balikpapan, khususnya Wali Kota Balikpapan sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan mutasi pejabat di lingkungan pemerintahan.
“Keputusan tersebut tinggal dari pemerintah saja, khususnya Pak Wali Kota. Apakah mau digeser atau dimutasi, itu saya kembalikan lagi kepada Pak Wali Kota,” pungkasnya. (W/ADV/SR)
