wartapedia.co.id, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong agar pengambilan kebijakan daerah, khususnya oleh DPRD, didukung kajian akademis. Langkah tersebut dinilai penting agar keputusan yang dihasilkan memiliki dasar pertimbangan yang kuat, terutama dalam menyikapi persoalan investasi dan usaha perkebunan.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kukar, Akhmad Taufik Hidayat, mengatakan kerja sama DPRD Kukar dengan Universitas Widyagama Samarinda dan Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) dapat menjadi sarana untuk memperkuat proses tersebut.
Menurutnya, hasil kajian dari perguruan tinggi dapat menjadi bahan pertimbangan bagi DPRD dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan persoalan daerah.
“Dalam mengambil suatu kebijakan, harus ada kajian yang menjadi dasar. Hasil kajian dari kerja sama ini nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menghasilkan kebijakan yang sebaik-baiknya,” ujarnya.
Ia mencontohkan, persoalan investasi, termasuk usaha perkebunan kelapa sawit dan kegiatan usaha lainnya, membutuhkan kajian sebelum pemerintah maupun DPRD mengambil keputusan.
Dalam kesempatan tersebut, Taufik juga menjelaskan pembagian kewenangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat terkait perizinan usaha perkebunan serta Hak Guna Usaha (HGU).
Ia menyebut pencabutan izin usaha perkebunan telah dilakukan melalui Dinas Perkebunan Kukar sesuai kewenangan pemerintah kabupaten. Sementara itu, kewenangan terkait HGU berada di kementerian.
“Kalau dari pemerintah kabupaten, izin usaha perkebunan sudah dicabut melalui Dinas Perkebunan. Sementara itu, untuk Hak Guna Usaha (HGU), kewenangannya berada di pihak kementerian,” jelasnya.
Taufik mengatakan, berdasarkan kriteria dan tahapan yang telah dipenuhi, terdapat sejumlah usaha perkebunan kelapa sawit yang dinilai perlu dilakukan pencabutan HGU-nya. Namun, proses tersebut berada dalam kewenangan pemerintah pusat.
Karena itu, ia menegaskan pentingnya memahami batas kewenangan masing-masing instansi dalam menangani persoalan perkebunan. Kajian akademis diharapkan dapat membantu memberikan landasan dan pertimbangan dalam merumuskan langkah kebijakan daerah. (W/ADV/S)
