wartapedia.co.id, BALIKPAPAN – Anggota DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Hamid, meminta kebijakan pembatasan jam operasional pelayanan Pertalite bagi kendaraan roda empat dievaluasi. Menurutnya, kebijakan tersebut justru berpotensi menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
Hamid menilai, penerapan jam pelayanan Pertalite bagi kendaraan roda empat, khususnya pada malam hari, belum berjalan efektif. Kondisi tersebut terlihat dari masih terjadinya antrean kendaraan di sejumlah SPBU.
“Saya amati, penerapan jam operasional pelayanan Pertalite ini kurang efektif, khususnya untuk kendaraan roda empat yang dilayani pada malam hari mulai pukul 22.00 WITA,” ujar Hamid, Kamis (10/9/2026).
Menurutnya, pembatasan waktu pelayanan seharusnya tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat yang membutuhkan BBM. Karena itu, kebijakan tersebut perlu dikaji kembali dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan.
“Ketentuan itu malah menimbulkan masalah baru, bukan menjadi solusi yang tepat. Oleh karena itu, saya meminta agar kebijakan ini segera dievaluasi,” tegasnya.
Hamid juga mendorong agar seluruh SPBU di Balikpapan dapat kembali melayani pembelian Pertalite bagi kendaraan roda dua maupun roda empat. Menurutnya, pemerataan pelayanan dapat membantu mengurangi penumpukan kendaraan di SPBU tertentu.
“Kalau semua SPBU di Balikpapan kembali melayani Pertalite, saya yakin antrean kendaraan, baik roda dua maupun roda empat, bisa berkurang. Ini penting untuk memecah konsentrasi kendaraan,” jelasnya.
Ia menambahkan, panjangnya antrean kendaraan juga berdampak terhadap aktivitas perekonomian masyarakat di sekitar SPBU. Sejumlah pelaku usaha kecil disebut mengalami penurunan jumlah pelanggan karena akses dan area parkir ikut terdampak.
“Konsumen enggan berbelanja karena tempat parkir tertutup antrean kendaraan. Banyak pelaku usaha kecil di sana yang mengeluh rugi karena kehilangan pelanggan,” katanya.
Hamid memungkasi bahwa keadaan tersebut betul-betul sangat ironis karena kebijakan yang seharusnya memberikan solusi justru harus dievaluasi lantaran menimbulkan dampak lain bagi masyarakat.
“Ini betul-betul keadaan yang sangat ironis. Kebijakan yang seharusnya memberikan solusi justru harus dievaluasi karena menimbulkan dampak lain bagi masyarakat,” pungkas Hamid. (W/ADV/SR)
